SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Tenaga kesehatan Jatim kembali mendatangi DPRD Jatim, jalan Indrapura no 1 Surabaya. Mereka kembali mengusung keinginan yang sama, yaitu menolak Rancangan Undang Undang Kesehatan Omnibus Law. Alasannya jika RUU ini diberlakukan akan banyak kerugian yang dialami oleh para tenaga kesehatan di Indonesia, salah satunya ancaman kehadiran tenaga kesehatan dari luar negeri ke Indonesia.
Ratusan tenaga kesehatan di Jawa Timur yang merupakan perwakilan IDI, PDGI, PPNI, IAI, diterima di ruang paripurna DPRD Jatim, ditemui Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, anggota Komisi E (kesrah) Hari Puji Lestari (PDIP), Suwandi (nasdem), dr Benjamin Krsitianto (Gerindra), Hadi Dediansyah (Gerindra)
Kepada wakil rakyat Jatim Ketua IDI Jatim Lestari menjelaskan, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan mengawal kesehatan rakyat Indonesia. “Kami menolah RUU Kesehatan, dan ancaman masuknya tenaga kesehatan dari luar negeri,” terang ketua IDI Jatim, Lestari.
Lestari menyampaikan, surat tanda registrasi (STR) juga sangat penting. Saat ini STR berlaku lima tahunan. Kondisi ini membuat lulusan kebidanan sangat menghawatirkan. “Karena itu kami perlu organisasi profesi,” terang Lestari.
Lestari melanjutkan, masyarakat membutuhkan keberadaan nakes. Ia berharap ke depan tidak terjadi apa apa pada tenaga kesehatan.
Peserta aksi mendorong agar peran organisasi profesi. Karena ketika ada kasus, organisasi profesi hadir. “Saat ini tidak ada yang membantu. Karena itu peran organisasi profesi sangat penting,” tandas dia.
Sementara Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim, dr Abdulloh Machin menilai, mekanisme munculnya rancangan undang-undang itu dari awal tidak sesuai prosedur.
“Kedua, juga adanya public hearing, ternyata itu hanya untuk legitimasi saja. Apa masukan dari organisasi profesi tidak diperhatikan,” katanya di sela audiensi.
Dr Abdulloh Machin melanjutkan, pihaknya menggarisbawahi rancangan undang-undang tersebut mulai dari perlindungan tenaga kesehatan, penguatan organisasi profesi serta penguatan kemandirian anak bangsa.
“Di RUU ini malah memberikan karpet merah kepada dokter asing, yang mungkin kualitasnya tidak sama dengan kita. Perlindungan profesi inilah yang perlu kita tegaskan pada RUU ini,” jelasnya.
Lantaran proses RUU ini yang disebut banyak persoalan, maka pihaknya menolak rancangan regulasi tersebut. “Kita intinya, minta pemerintah bisa mendengarkan kami,” tegasnya. Diungkapkan dr Abdulloh Machin, jika diundangkan, maka dinilai regulasi itu akan banyak merugikan.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh gabungan berkaitan dengan sejumlah pertimbangan yang telah dibahas bersama oleh 5 organisasi profesi yang terlibat. Massa aksi menyatakan sikap untuk menolak Omnibus Law RUU Kesehatan.
Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang memimpin anggota DPRD Jatim saat menerima pengunjuk rasa menyampaikan, apa yang menjadi komplain tenaga kesehatan (nakes) terhadap RUU Kesehatan menjadi ranah DPR RI. “Kami akan menyampaikan ke Komisi 9 DPR RI. Melalui lembaga politik, partai politik,” kata Anwar Sadad.
Ketua DPD Gerindra Jatim ini menjamin pihaknya menampung berbagai aspirasi kalangan nakes yang datang ke gedung di Jalan Indrapura Surabaya tersebut.
Menurut Anwar Sadad, pihaknya akan menjalankan tugas sebagaimana ketentuan. Yakni, meneruskan ke pemerintah pusat.
“Karena sesuai sistem ketatanegaraan kita, undang-undang menjadi ranah dari DPR RI, sehingga posisi DPRD adalah menampung aspirasi itu dan kita sepakat. Bahwa apa yang menjadi keluhan dari organisasi profesi, secara substansi itu memang menurut saya mencederai keadilan di kalangan tenaga kesehatan,” ungkapnya.
