“Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan IHPD (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah, red) tahun 2022. IHPD yang kami sampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan BPK Jatim selama tahun 2022,” terangnya.
Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, lanjut Ahmadi, Pemprov Jatim telah menindaklanjuti 1.328 rekomendasi dari 1.798 rekomendasi atau 73,86% dari keseluruhan rekomendasi periode tahun 2005-2022.
“Dan terdapat 3 rekomendasi (0,17%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Dengan demikian masih terdapat 467 rekomendasi (25,97%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti,” bebernya.
“Kami juga berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” pungkasnya.
Ahmadi juga meminta tanggapan dari Pemprov Jatim atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sebelum 60 hari sejak LHP diserahkan.
Pada kesempatan sama, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan akan melengkapi rekomendasi dari BPK. “Kami akan melengkapi, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” katanya.
Soal dana hibah yang pengelolaannya di daerah, kata Gubernur Khofifah, pihaknya akan bersama-sama melakukan koordinasi sebagai bentuk percepatan temuan BPK.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada BPK Jatim karena bekerja secara marathon. Alhamdulillah semua meraih opini WTP,” tandasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Adhy Karyono menjelaskan soal tiga temuan BPK atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga.
“Tadi ada temuan kelebihan pembayaran untuk project-project (kontraktor, red), setelah dilakukan penelitian ternyata kelebihan volume ketika membayarkan SPM yang diajukan,” terangnya.
“Nah, itu harus dikembalikan, kita akan mencoba secepatnya harusnya kan 2 bulan. Tapi, sebagian sudah di kerjakan sebelum LHP ini keluar,” tambahnya.
Dijelaskan Adhy, secara umum kalau sudah WTP sebetulnya tidak mempengaruhi opini tersebut. “Hanya ada beberapa yang harus dilakukan jadi prosentasenya sangat kecil,” tandasnya. nang
