SURABAYA KANALINDONESIA.COM – BUMD Perbankan milik Pemprov Jatim diharap meningkatkan kapasitas nya dalam membantu dan mendorong tumbuhnya UMKM yang sukses, dengan mengucurkan bantuan modal.  Ini ditegaskan nggota Komisi C DPRD Jatim Muhammad Fawait usai hearing dengan Biro Perekonomian, BUMD Perbankan dan Jamkrida milik Pemprov Jatim di ruang Komisi C DPRD Jatim, Rabu (10/5/2023).

Ketua Fraksi Gerindra ini  melihat Bank Bank milik Pemprov masih bermain diranah aman. Bukan bermaksud menghalangi Bank Jatim dan BPR Jatim memberikan kredit yang aman, seperti diberikan kepada ASN, pekerjaan proyek maupun perdagangan.

“Namun harus melakukan terobosan dengan melakukan perubahan struktur penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi di sektor pertanian, nelayan dan UMKM agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari tumbuhnya tiga sektor ekonomi tersebut.

Gus Fawait juga mengharap kredit BUMD perbankan diberikan pada sektor sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, seperti sektor pertanian, nelayan dan UMKM.

“Mayoritas penduduk miskin itu bermata pencaharian pada sektor pertanian, nelayan dan UMKM sehingga ketiga sektor itu perlu mendapat perhatian lebih dalam hal bantuan permodalan melalui kredit lunak,” harapnya.

Terobosan ini, kata Gus Fawait perlu dilakukan agar BUMD BUMD ini tidak hanya berorientasi PAD saja, “Pada intinya, saya mendorong keberadaan BUMD Jatim khususnya yang bergerak di bidang perbankan bukan hanya berorientasi PAD tapi juga mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” kata politikus Partai Gerindra.

Predien Laskar Sholawat Nusantara ini mengingatkan masih adanya dana 127 miliar dana yang belum dimanfaatkan. Dana ini diminta segera dialirkan untuk pengentasan kemiskinan. “Informasi dari Biro Perekonomian masih ada dana idle Dagulir sebesar Rp.127 miliar. Kami harap dana tersebut segera disalurkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang ujungnya mengurangi kemiskinan,” pinta politikus asal Jember.

Harusnya Biro Perekonomian mencontoh program Gubernur Khofifah yang sangat bagus yaitu dana bergulir yang anggarannya tersebar di beberapa OPD, seperti Biro Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perkebunan dan lainnya.

Gus Fawait menegaskan jangan sampai dana bergilir itu mengendap di perbankan sehingga manfaat yang diharapkan dari program tersebut tidak terealisasi dengan baik.

“Kemiskinan di Jatim akan sulit terurai ketika petani belum mendapatkan akses kemudahan permodalan dan nelayan juga tidak susah mendapat akses permodalan, begitu juga UMKM,” pungkas Muhammad Fawait. nang