Namun akan berbeda dengan paradigma anggaran pendidikan sebagai fungsi pendidikan, “Kalau anggaran yang bersifat fungsi pendidikan, anggarannya tidak murni dikelola dinas pendidikan. Semua yang orientasi pendidikan masuk di anggaran 20 persen. Contoh peningkatan pendidikan dan sarannya, atau anggaran hibah untuk membangun sekolah-sekolah masuk di anggaran itu. Maka saya harap paradigma anggaran pendidikan harus diubah,” pungkasnya.
Kodrat berharap dua hal ini menjadi perhatian khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan untuk menjamin mereka yang tidak mampu secara ekonomi akan tetap mendapatkan hak melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SLB. nang
