JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Menjelang musim kemarau banyak daerah di Indonesia akan mengalami kekeringan. Bahkan, khusus di Pulau Kalimantan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang biasanya dilakukan oleh oknum tertentu baik perorangan maupun perusahan untuk pembukaan lahan perkebunan.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan pihaknya akan menindak tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan pihak perkebunan. Kemudian ada solusi permanen, tidak perduli pada kondisi apapun.
“Sejak tahun 2019 sudah ada 130 perusahan perkebunan yang diberi peringatan. Hingga kini bila ada titik api di perkebunan kita tindak tegas dan diberi sanksi,” ujar Sutarmidji dalam diskusi media yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk ‘Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan’, Senin (19/6/2023).
Ia juga menyoroti pentingnya langkah-langkah tegas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. “Perencanaan harus dilakukan secara benar dan terus menerus. Jangan hanya menunggu El Nino, karena tiap tahun kebakaran hutan terus terjadi,” tegas dia.
Dia pun menemukan beberapa kasus saat menindak beberapa perusahaan yang mendapatkan konsesi lahan. Di beberapa lahan yang masih belum selesai dengan masyarakat, perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pembukaan lahan sendiri meskipun mereka sudah memiliki anggaran untuk itu.
“Dia baru akan membayar masyarakat jika lahan sudah siap tanam. Sehingga akhirnya mereka bakar. Ini yang kita temukan. Seharusnya kejadian seperti ini cabut aja izinnya,” tegas Sutarmidji.
Menurutnya, pemerintah harus menjalankan empat langkah kongkrit untuk dapat mengatasi kebakaran hutan secara permanen. Pertama dengan langkah tegas memberi sanksi pembekuan izin dan atau denda yang sudah ditentukan nominalnya.
Kedua, melarang pemanfaatan lahan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun bagi lahan milik dengan luas tertentu. Ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat yang mengolah lahan tanpa bakar dengan jenis tanaman umbi-umbian yang panennya di atas 7 bulan dan tanaman sayuran.
“Dan terakhir, menyediakan Peta Topografi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 sebagai bahan perencanaan letak/posisi pembuatan sumur bor,” jelas Sutarmidji.
“Indeks Desa Membangun dapat digunakan sebagai salah satu pemacu bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam menjaga kebakaran hutan. Hal ini dikarenakan indeks ini mencakup 3 kategori, kekuatan sosial, ekonomi dan lingkungan,” imbuh Mantan Walikota Pontianak.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi mengatakan, kementeriannya telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis agar bencana karhutla dapat diatasi secara permanen.
Solusi permanen yang diusulkan dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, penguatan analisis iklim dan cuaca yang dilakukan untuk memahami fenomena El Nino dan La Nina, serta elemen-elemen lainnya yang berpengaruh terhadap iklim dan cuaca.
“Dengan data dan analisis ini, early warning system terus dikembangkan untuk memberikan peringatan dini secara berkelanjutan. Selain itu, teknologi modifikasi cuaca juga digunakan untuk merencanakan curah hujan dan mengurangi kekeringan,” ucap Laksmi.
Dia melanjutkan, kelompok kedua fokus pada operasional di lapangan dengan melibatkan patroli mandiri oleh Manggala Agni atau pemadam kebakaran hutan yang berada di bawah KLHK, serta patroli terpadu bersama aparat, pemerintah daerah, TNI, polisi, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi dini serta respons cepat terhadap kebakaran.
