JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati tiap tanggal 29 Juni, Indonesia menargetkan penurunan angka Stunting di angka 14 persen pada tahun 2024. Untuk itu diperlukan efektifitas anggaran sesuai target.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante S. Harbuwono, mengungkapkan bahwa pemberian makanan tambahan dalam bentuk biskuit atau susu kotak tidak memberikan efek yang signifikan dalam penanganan stunting.
“Anggaran untuk pembelian susu dan biskuit sekarang sudah tidak ada lagi. Semua posyandu, anggarannya adalah untuk membeli produk makanan protein hewani di seluruh Indonesia. Itu semua sama di seluruh posyandu,” ujar Dante dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) mengangkat tema ‘Langkah Penting Turunkan Stunting’, Senin (26/6/2023).
Ia menjelaskan bahwa masalah stunting bukanlah masalah sederhana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemenkes menerapkan dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan spesifik yang meliputi pemberian makanan tambahan.
“Kedua melalui pencegahan yang sensitif terhadap faktor-faktor keadaan setempat, seperti kemiskinan, hingga budaya masyarakat setempat,” jelasnya.
Sementara itu, Eri Cahyadi menjabat Walikota Surabaya mengungkapkan saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 50,3 persen dialokasikan untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk program penanggulangan stunting.
“Jadi kalau anggaran kita waktu itu (2022) sekitar Rp10 triliun, berarti Rp5 triliun untuk anak,” ungkapnya.
Eri memaparkan pentingnya penggunaan anggaran yang terarah dan terukur juga tercermin dalam kebijakan Kota Surabaya. Dana yang dialokasikan untuk penanggulangan stunting telah tercantum dalam rekening yang tidak dapat diubah atau digunakan untuk kegiatan lainnya.
“Contohnya jika di sub-anggarannya kegiatan untuk stunting, tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya,” tegasnya. Kami menjamin bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, tanpa ada penyalahgunaan atau pengalihan kegiatan yang tidak relevan,” ucapnya.
Gotong Royong Tekan Stunting
Dalam forum yang sama, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Sukaryo Tegus Santoso, menyampaikan bukanlah tugas mudah dalam upaya menekan angka stunting hingga mencapai target 14 persen pada 2024. Terlebih, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi secara bersama-sama.
“Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan semua pihak terkait. BKKBN sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting diberikan mandat khusus untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam mengatasi masalah ini,” katanya.
Dalam upaya penanganan stunting, BKKBN pun telah merumuskan strategi dalam lima pilar. Pertama adalah komitmen berkelanjutan dari para pemimpin. Pilar kedua yakni peningkatan literasi masyarakat. Pilar ketiga berupa konvergensi dan keterpaduan lintas sektor. Pilar keempat yaitu pemenuhan gizi yang tepat. Dan terakhir, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi sebagai pilar kelima.
“Penguatan lima pilar ini menjadi langkah penting dalam upaya menekan angka stunting di Indonesia. Dengan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan bahwa target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai,” tandas Sukaryo. (Rudi_Kanalindonesia.com)
