SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan langkah Pemprov Jatim menghadapi persoalan yang selalu muncul saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tiba.
Anggota Komisi E Kodrat Sunyoto mengatakan ada dua hal yang selalu terlihat saat PPDB berlangsung. Yang pertama adalah rebutan untuk masuk sekolah Favorit.

Politisi Golkar ini menilai, ini terjadi karena sampai saat ini Pemprov masih belum mampu menjawab soal kualitas Pendidikan di tingkatan SMA dan SMK baik antar sekolah negeri, apalagi dengan sekolah swasta. Akibatnya Orang Tua maupun calon siswa berebut agar mendapatkan “Kursi” pada SMA/SMK Negeri yang favorit, agar mereka dapat menikmati pendidikan yang bermutu, baik melalui jalur zonasi, prestasi, atau afirmasi. Itulah yang membuat dirinya bertanya apa upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk membangun pemerataan pendidikan di Jawa Timur, khususnya pada satuan pendidikan SMA/SMK/SLB swasta yang berada di perdesaan dan kepulauan.

“Sampai saat ini belum terlihat pemerataan kualitas pendidikan, baik antar sekolah (SMAN dan SMK) negri apalagi dengan sekolah swasta. Dari tahun ke tahun selalu saja masyarakat berebut ke sekolah negri tertentu. Jika kualitas nya sama atau rata, gak akan ada lagi rebutan sekolah negeri favorit, Saya lantas bertanya, apa yang sudah dilakukan Pemprov Jatim? ” Kata Kodrat Senin ( 12/6/2024).

Belum lagi dengan sistem zonasi, masih belum ratanya jumlah sekolah di setiap zona, menyebabkan siswa yang wilayahnya tak ada sekolahnya harus mengalah. Pria yang dekat dengan wartawan ini menilai alih alih membuat kualitas pendidikan merata, untuk SMK misalnya yang terjadi malah banyak perlengkapan yang tidak sesuai update teknologi saat ini.
“Contoh di SMK mesin, untuk alat praktek otomotif mesinnya pake mesin lama. Padahal sekarang sudah matic, kan gimana? Maka harusnya Pemprov membantu sarana prasarana dan alat-alat praktek termasuk bagi sekolah swasta,” Katanya sembari mengingatkan seharusnya kualitas yang sejajar ini yang dikejar, termasuk kualitas dari sekolah swasta.

Tak hanya masalah kualitas yang belum merata, soal daya tampung juga menjadi masalah kedua yang selalu muncul di setiap tahun ajaran baru. Dari data yang ada kata Kodrat sekolah negeri hanya bisa menampung siswa yang ingin masuk SMA dan SMK/SLB sebesar Daya tampung SMA/SMK/SLB negeri se Jatim hanya 221.571 siswa atau 38,51 persen dari jumlah lulusan SMP dan MTsMTs sekitar 500 ribu lebih siswa.

“Artinya ada sekitar 61 persen siswa yang harus cari sekolah swasta. Ironisnya 61 persen ini sebagian besar adalah masyarakat tidak mampu, yang tidak mampu membiayai sekolah jika meneruskan di sekolah swasta. Lah upaya yang dilakukan Pemprov itu apa? ” Kata Pria yang pernah menjadi Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim ini.

Saat ditanya besarnya dana pendidikan di APBD yang besar sekitar 20 %. Pria yang sudah 3 periode jadi wakil rakyat ini, mengatakan dana itu tidak murni untuk pendidikan, “Ya memang besar 20 %, tapi kan bukan untuk pendidikan saja. Tapi untuk program fungsi pendidikan, ” ungkapnya.

Kodrat menjelaskan, ada perbedaan antara anggaran murni digunakan untuk pendidikan dan anggaran yang bersifat fungsi pendidikan, “Kalau anggaran untuk pendidikan yang mengelola ya dinas pendidikan saja, untuk sekolah murni untuk anggaran kebutuhan SMA /SMK/SLB, ” jelasnya.

Namun akan berbeda dengan paradigma anggaran pendidikan sebagai fungsi pendidikan, “Kalau anggaran yang bersifat fungsi pendidikan, anggarannya tidak murni dikelola dinas pendidikan. Semua yang orientasi pendidikan masuk di anggaran 20 persen. Contoh peningkatan pendidikan dan sarannya, atau anggaran hibah untuk membangun sekolah-sekolah masuk di anggaran itu. Maka saya harap paradigma anggaran pendidikan harus diubah,” pungkasnya.

Kodrat berharap dua hal ini menjadi perhatian khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan untuk menjamin mereka yang tidak mampu secara ekonomi akan tetap mendapatkan hak melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SLB. nang