SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, mengapresiasi tertib pembayaran pajak warga Desa Kalimati Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jatim, apresiasi itu disampaikan Muhdlor, saat menghadiri peresmian Pendopo Balai desa, desa setempat.

Dari beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo, Desa Kalimati termasuk urutan ke 5, tertib pembayaran pajak ke daerah. Untuk itu Muhdlor meminta agar prestasi ini agar dipertahankan, entah nanti siapapun Kepala Desanya.

Kali ini pendopo dan kantor pelayanan masyarakat tersebut, termasuk yang termegah. Dikatakan Muhdlor, bahwa pembangunan pendopo balai desa dan kantor pelayanan tersebut, bersumber dari dana Bantuan Khusus ( BK) dari DPRD.

“Pembangunan kantor pelayanan dan pendopo balai desa, ini berasal dari dana BK, sebesar 2,6 miliar, katanya, saat berpidato di diatas panggung. Sabtu (3/6/2023)

“Ini patut di apresiasi, karena Desa Tarik adalah salah satu desa di Sidoarjo yang pajaknya paling tertib, masyarakat harus sadar, bahwa pajak asalnya dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat,”lanjutnya.

Terlepas dari momentum peresmian balai desa, Gus Muhdlor mengatakan, betonisasi yang ada di Kecamatan Tarik akan segera di realisasikan.

“Kemarin itu ada review, tidak sesuai yang kami harapkan, harapan kami betonisasi di Tarik sampai pada Mlirip Rowo, tapi kemarin sampai pada desa Kedungbocok, makanya di review. Sekarang sudah ada pemenang lelangnya masih dalam proses sanggah, kemungkinan seminggu lagi sudah mulai di garap,”ujar Muhdlor.

Disinggung soal konsep untuk mendorong warganya semangat membayar pajak, Kepala Desa Kalimati, Kisno Mulyo mengatakan, kami selalu sosialisasikan setiap kali ada momen.

“Setiap kali ada kegiatan, baik itu tingkat RT atau RW, atau ada tahlilan kami selalu sampaikan untuk membayar pajak bumi dan bangunan,”kata Kisno pada wartawan usai peresmian Pendopo Balai Desa Kalimati.

Tampak hadiri dalam kegiatan peresmian itu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan, perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua unsur lembaga desa. (Irwan_kanalindonesia.com)