SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan usai melakukan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Beberapa catatan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRD Jatim saat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Senin (3/7/2023), bahwa Pendapatan Daerah Jatim selama tahun 2018-2022 selalu melebihi target.
“Sekalipun saat pendemi Covid-19 melonjak tinggi dan ekonomi Jatim mengalami resesi sampai pada angka -2,33 persen Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 tetap melebihi target yang telah ditetapkan atau mencapai 104,94 persen,” katanya.
Politisi PAN ini juga menyebutkan untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah Jatim dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah ke depan, Banggar meminta kepada TAPD untuk meningkatkan target pendapatan daerah secara lebih akurat dan rasional. “Khususnya pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan dilakukan pembahasan bersama dalam PAPBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Murni Tahun Anggaran 2024,” terangnya.
Yang menarik dan perlu mendapat perhatian khalaya, terutama Pemprov Jatim bahwa PAD Jatim tahun anggaran 2022 memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Daerah sebesar 66,62 persen. sayangnya seiring dengan akan berlakunya kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB per tanggal 5 Januari 2025, maka PAD Jatim tahun anggaran 2025 akan mengalami penurunan yang sangat signifikan.
“Untuk itu, salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat ditingkatkan kontribusinya terhadap PAD adalah hasil penerimaaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” ujarnya.
Basuki menambahkan berdasarkan LKPD Jatim bahwa penyertaan modal pada BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar 13,4 Triliun lebih, akan tetapi hasil dividen yang berhasil disetor ke Kas Daerah hanya mencapai Rp 441,4 Miliar lebih atau 3,27 persen, bahkan terdapat BUMD yang tidak memberikan setoran ke Kas Daerah, yaitu PT Jatim Grha Utama (JGU) Tahun 2022 dan PT Jamkrida pada tahun 2021.
“Oleh sebab itu, Banggar merekomendasikan kepada Pemprov Jatim untuk melakukan penataan atau evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan BUMD dan penempatan SDM secara profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memastikan peningkatan target dividen yang harus disetor ke Kas Daerah yang disusun dan ditetapkan dalam sebuah Rencana Bisnis (Business Plan) masing-masing BUMD,” terangnya.
Kemudian Belanja Daerah Jawa Timur selama tahun 2019-2022 selalu berada di bawah angka 94 persen. Oleh sebab itu, lanjut Basuki perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Jatim. “Khususnya pada jenis belanja pegawai tahun anggaran 2022 yang hanya terserap 93,3 persen dengan sisa anggaran sebesar Rp 532,4 miliar lebih. Selain itu, evaluasi kebijakan anggaran juga dilakukan terhadap realisasi belanja tahun anggaran 2022 untuk jenis Belanja Subsidi yang hanya terserap 68,6 persen, Belanja Bansos yang terserap 86,7 persen, Belanja Modal yang terserap 87,3 persen, dan Belanja Tidak Terduga yang terserap 16,4 persen,” terangnya.
Basuki menambahkan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp 4,4 Triliun lebih, sangat besar karena proporsinya terhadap dana tersedia masih berada pada angka 12,4 persen. Proporsi SiLPA terhadap dana tersedia selama tahun 2018-2022 selalu berada di atas angka 10 persen. “Untuk itu, Banggar merekomendasikan kepada Pemprov Jatim untuk meningkatkan lagi kualitas kebijakan keuangan daerah agar antara perencanaan dengan penganggarannya lebih akurat sehingga kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah semakin tahun semakin lebih baik. Dengan demikian untuk tahun realisasi APBD Tahun 2023 akan semakin lebih baik lagi dibanding tahun 2022 dan SiLPA tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas yang wajar dengan target tidak lebih dari 4 persen dari dana tersedia,” paparnya.
Banggar juga memaparkan berdasarkan Hasil Pemantauan BPK atas Tindak Lanjut LHP Tahun 2005-2022 masih ditemukan sebanyak 429 temuan BPK yang belum sesuai/ selesai ditindak lanjuti, dan sebanyak 38 temuan yang belum ditindak lanjuti, serta sebanyak 3 temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti. “Oleh sebab itu, Badan Anggaran meminta kepada Pemprov Jatim untuk segera menyelesaikan temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi BPK untuk menjadi prioritas dalam tahun 2023,” katanya.
Ditemui usai paripurna, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan terkait BUMD, pihaknya sudah melakukan analisis dan memanggil direksi untuk menjelaskan kendala serta mencarikan mitra sehingga bisa menambah PAD. “Nah terkait LHP yang tidak ditindak lanjuti, kami sudah melakukan komunikasi dengan BPK bahwa untuk yang dianggap tidak bisa ditindaklanjuti bisa dihapuskan,” terangnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan SiLPA yang terlalu tinggi ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah faktor kehati-hatian. “Sebenarnya kehati-hatian ini sangat bagus. Hanya saja jangan sampai menghambat pembangunan. Secara teori serapan tidak boleh kurang dari 96 persen, sehingga SiLPAnya hanya 4 persen. SiLPA itu kan ada 2 penyebab, karena proyeksi pendapatan naik atau efisiensi belanja. Kalau SiLPAnya karena efisiensi belanja ya bagus,” terangnya. Nang
Gagal Berikan Setoran ke Kas Daerah Kinerja PT Jatim Gra Utama Harus di Evaluasi
Basuki menambahkan berdasarkan LKPD Jatim bahwa penyertaan modal pada BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar 13,4 Triliun lebih, akan tetapi hasil dividen yang berhasil disetor ke Kas Daerah hanya mencapai Rp 441,4 Miliar lebih atau 3,27 persen, bahkan terdapat BUMD yang tidak memberikan setoran ke Kas Daerah, yaitu PT Jatim Grha Utama (JGU) Tahun 2022 dan PT Jamkrida pada tahun 2021.
Bagikan
Baca berita lainnya:
