SURABAYA KANALINDONESIA.COM –  Anggota DPRD Jatim dapil Surabaya Hadi Dediansyah atau yang akrab di sapa Cak Dedi, mengingatkan agar masyarakat ikut memberi pengawasan kepada kepala daerah dan jajarannya dalam melaksanakan amanah sebagai seorang aparat pemerintahan. Ini disampaikan Cak Dedi saat menggelar Work Shop dengan tema “Pertisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah daerah, ” di Papilio Hotel Surabaya, Sabtu ( 8/6/2023).

Politisi yang mengaku siap maju sebagai calon walikota Surabaya ini mengatakan bahwa apa yang diberikan dan dijalankan oleh pemerintah semisal Pemkot Surabaya anggarannya berasal dari rakyat.

“Maka kalau ada seorang walikota yang mengaku itu bantuan dari dirinya, menurut saya kurang tepat. Karena itu uang jenengan masyarakat Surabaya yang taat bayar pajak dan lainnya. Maka kalau memberi bantuan harus menyebut bantuan dari pemerintah, ” kata Anggota Komisi D ini.

Cak Dedi menilai seorang pemimpin harusnya memberi inspirasi kepada rakyatnya, harus memberi contoh menyelesaikan masalah dengan kearifan lokal, “Misalkan ada yang perlu diselesaikan dengan masyarakat, ya ajak ngopi. Begitu juga kalau bawahannya salah atau kinerja kurang baik, ya panggil dong. Bukan di sidak terus dimarahi lalu divideo dan diviralkan. Itu kayaknya gak Surabaya banget deh, ‘ kata Politisi Geirndra itu.

Surabaya kata Cak Dedi bisa seperti saat ini, karena dikerjakan bersama oleh seluruh masyarakat Surabaya, ‘Ya Nggedabrus kalau ada yang bilang dia mampu membangun Surabaya. Karena kan gak mungkin kalau gak dibangun bersama, Surabaya harus dipikir bersama, ” ungkapnya.

Ada yang masih mengganjal bagi Cak Deddy ketika melihat peluang kerja bagi anak-anak muda asli Surabaya, yang harus kalah dengan pencari kerja di Surabaya, “Paling banyak jadi pelayan toko atau Mall. Harusnya kan ada prioritas untuk warga sekitar. Makanya saya ingin ada aturan 50 persen penerimaan CPNS adalah warga setempat. Jadi kalau ada peluang minimimal tiap kelurahan ada 4 warga setempat yang jadi PNS, ” imbuhnya.

Karenanya Cak Deddy mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan untuk mendapat kan hak haknya, “Dengan pendapatan sekitar 10 triliun, harus gak ada yang perlu bingung soal biaya sekolah, biaya saat sakit. Maka Masyarakat harus berani mengingatkan Pemkot atas hak hidup hak memperoleh layanan dan hak menyusun masa depan masyarakat. Masyarakat asli jangan jadi penonton di daerahnya sendiri. Masyarakat Surabaya harus merdeka, karena  saya lihat masih ada yang merdeka. Lha itu kok masih ada yang tanahnya ber status surat ijo ?” Pungkasnya.

Selain Cak Dedi, jug menghadirkan Jovita dari Peradi Surabaya yang mengingatkan masih saja muncul carut marut di pemerintahan, dan ini diperparah oleh muncul dinasti politik,  serta penggunaan APBD yang masih blm memenuhi kepentingan masyarakat. Nang