JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Bulan Agustus dan September 2023 diperkirakan menjadi puncak musim kemarau di Indonesia akibat adanya gelombang panas El Nino. Pemerintah sudah siap melakukan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam ketersediaan air bersih dan ketersediaan pangan termasuk melakukan modifikasi cuaca.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengatakan pihaknya melakukan dua langkah utama dalam menghadapi fenomena El Nino ini.

“Pertama, BNPB memberikan imbauan kepada daerah-daerah yang biasanya mengalami kekeringan untuk memastikan ketersediaan air. Ini adalah langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau,” ujar Letjen TNI Suharyanto dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengusung tema ‘Waspada Dampak El Nino’, di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Ia melihat beberapa wilayah di Jawa diprediksi mengalami kekeringan cukup signifikan. Karena itu, dirinya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air PUPR akan menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca.

“Operasi ini bertujuan untuk mendatangkan hujan guna mengisi danau, embung, sungai, dan sumur, serta membuat sumur bor baru sehingga air dapat digunakan oleh masyarakat,” jelasnya..

Kedua, lanjutnya, adalah mengantisipasi kebakaran hutan yang kerap terjadi akibat kekeringan. BNPB telah menetapkan enam provinsi prioritas untuk mitigasi kebakaran hutan, yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Kami akan mengaktifkan kembali perlengkapan yang tua dan rusak, serta menambah perlengkapan yang kurang. Jika terjadi kebakaran hutan yang besar, kami akan menggelar operasi udara menggunakan helikopter water bombing,” ungkap Suharyanto.

Ia juga menekankan peran aktif masyarakat dalam menghadapi El Nino. “Hmat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak melakukan pembakaran hutan menjadi kunci bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi yang semakin sulit akibat perubahan iklim,” katanya.

Musim Kemarau Eksrem di Indonesia

Di forum yang sama, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG), Fachri Radjab, mengungkapkan Indonesia saat ini sedang mengalami musim kemarau ekstrem yang dipicu oleh fenomena El Nino.

“Sejarah mencatat bahwa intensitas El Nino pernah kuat pada tahun 2015 dan lemah pada tahun 2019. BMKG memprediksi bahwa pada tahun 2023, El Nino akan mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September,” papar dia.

Menurutnya, dampak El Nino mempengaruhi tiap daerah dengan karakter yang berbeda. Saat ini, sekitar 63 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan terdampak El Nino.

“Prediksi BMKG menunjukkan bahwa musim kemarau pada tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tiga tahun sebelumnya,” lanjutnya.

Fachri menyebutkan, beberapa wilayah yang diprediksi akan mengalami curah hujan sangat rendah mencakup sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara.

“Bahkan, saat ini di Bali, NTB dan NTT sudah masuk dalam krisis, karena dalam catatan kami sudah 60 hari tidak turun hujan,” sebut dia.

Meskipun puncak El Nino diperkirakan pada Agustus-September, pengaruhnya akan terus berlangsung hingga Desember. Oleh karena itu, kewaspadaan harus tetap dijaga dan langkah-langkah mitigasi perlu diantisipasi.

Senada dengan Suharyanto, Fachri pun menekankan pentingnya pengelolaan air tanah dalam menghadapi El Nino. Oleh karena itu, BMKG memberikan informasi ketersediaan air tanah sebagai referensi perencanaan tingkat lanjut.

“BMKG berusaha menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi terkini tentang El Nino. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi El Nino dan memanfaatkan informasi BMKG dengan baik,” papar dia.

Selain berkurangnya curah hujan, El Nino juga membawa dampak lain seperti perbedaan suhu di siang dan malam hari yang ekstrem, terutama di dataran tinggi. Karena itu, masyarakat di lingkungan perkotaan juga perlu mewaspadai suhu tinggi yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

“Hemat air dan perhatikan kualitas udara menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak suhu ekstrem,” ucapnya.

Ketahanan Pangan

Ditambahkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi bahwa pihaknya memiliki strategi mitigasi yang telah diambil untuk menjaga stok pangan komoditas hingga akhir 2023.

“Bapanas telah menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengelola stok beras. Tahun ini, Bulog telah ditugaskan untuk menyimpan 2,4 juta ton beras, meningkat dari jumlah tahun lalu yang hanya 900 ribu ton,” jelasnya.

Bahkan, atas perintah dari Presiden, cadangan pangan akan ditingkatkan menjadi lebih dari 1 juta ton. “Hal ini merupakan langkah penting untuk menghadapi potensi krisis pangan akibat kemarau sebagai dampak dari El Nino,” imbuh dia.

Di samping beras, stok daging juga telah diatur dengan menggunakan sistem food storage. Arief memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat akan tetap terjaga dengan adanya mitigasi yang telah dilakukan.

Hanya saja, dia melanjutkan, ada beberapa produk pangan tertentu yang memerlukan perhatian lebih dalam menghadapi kemarau. Produk hortikultura seperti cabai, misalnya, tidak dapat dijadikan stok karena dapat mengering.

Dalam upaya mencapai kedaulatan pangan, pemerintah juga perlu mengatasi masalah kehilangan dan pemborosan pangan. Data menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 14 persen pangan dari sektor pertanian dan pemborosan pangan mencapai 17 persen.

“Totalnya, 31 persen pangan di Indonesia terbuang sia-sia, senilai Rp551 triliun. Untuk itu, masyarakat juga diimbau untuk berbelanja bijak dan hanya membeli sesuai kebutuhan, mengingat stok pangan yang aman telah dijamin,” pungkasnya. (Rudi_Kanalindonesia.com)