“Begitu juga soal kesehatan dianggarkan sekitar 18 persen atau jauh melebihi ketentuan konstitusi 10 persen. Lalu bidang infrastruktur sekitar 7 persen, kemudian bidang sosial dan ekonomi pada kisaran 5-6 persen,” kata .
Dari sisi belanja, diakui Gus Sadad sapaan akrabnya alokasi yang terbesar jika menggunakan istilah lama adalah anggaran belanja pegawai (pemerintahan).
“Pada dasarnya bidang pemerintahan itu anggaran yang terbesar adalah untuk belanja pegawai, namun nilai manfaatnya juga untuk masyarakat,” dalihnya.
Setelah KUA PPAS disampaikan ke pimpinan dewan, sesuai jadwal pada 3-4 Agustus mendatang akan mulai dilakukan pendalaman oleh Banggar DPRD Jatim.
“Ada beberapa hal yang diminta oleh Banggar terkait soal data. Misal soal prioritas OPD-OPD terkait dengan KUA PPAS ini sehingga akan muncul, apakah singkron antara prioritas dengan pengalokasian anggaran. Ini juga bisa menjadi alat ukur apakah ini layak menjadi prioritas atau tidak,” Pungkas Sadad. Nang
