Persatuan politik dapat membantu mencegah konflik dan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Dengan mensosialisasikan nilai- nilai persatuan, para pemimpin dapat mengurangi potensi konflik politik yang dapat muncul selama masa kampanye dan pemilihan.
Calon pemimpin yang mempromosikan persatuan dalam kampanye mereka menciptakan rekam jejak positif. Ini dapat memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat dan membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai kelompok.
Politik persatuan mengingatkan masyarakat bahwa, tanggung jawab dalam membangun negara tidak hanya pada satu kelompok atau pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama.
Pemimpin dan calon pemimpin dapat untuk merangkul keragaman masyarakat dan membangun narasi yang mengedepankan persatuan sebagai nilai inti. Namun, ini juga harus diimbangi dengan tindakan konkret dan konsisten yang mencerminkan nilai persatuan dalam kepemimpinan dan kebijakan setelah terpilih.
Agenda Persatuan
Pemilu 2019, kemaren telah berakhir namun masih saja banyak bermunculan pihak-pihak yang tidak dewasa dalam menerima dan menyampaikan kritik. Salah satu pihak disitgmakan pendukung presiden terpilih dan dipihak lain adalah pihak yang tidak puas dengan kepemimpinan presiden yang terpilih.
Maka terbentuklah “kotak” pertama, berikutnya disusul dengan issue yang marak akhir-akhir ini, tentang issue komunis, issue sunni-syiah, issue perpecahan umat agama, dengan pembakaran masjid atau gereja diberbagai daerah. Banyak issue yang muncul hari ini membuat “kotak” yang dengan sendirinya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini dan sepertinya kita sudah siap untuk dibenturkan satu sama lain.
Kita dapat melihat hari ini dalam banyak contoh seperti di timur tengah bagaimana perpecahan sebuah bangsa menjadikan banyak tragedy kemanusiaan dan runtuhnya martabat sebuah bangsa. Tentunya sebagai anak bangsa kita tidak ingin apa yang terjadi di timur tengah terjadi pula dengan bangsa kita.
Perlu kita ketahui bahwa, dewasa ini peperangan berlaku tidak menggunakan senjata namun dikenal sebagai proxy war. Dimana sebuah individu ataupun kelompok digunakan untuk kepentingan tertentu guna merusak stabilitas bangsa dan negara. Individu ini bisa tokoh masyarakat tertentu ataupun pejabat negara.
Jika di masa H.O.S Cokroaminoto beliau menyebutkan tentang “Amtenar”, yaitu para bangsawan yang dijadikan pegawai belanda dan secara politik berpihak kepada Belanda dengan tujuan untuk mengeruk kekayaan bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai masyarakat kelas 3. Bung Karno pun mengatakan bahwa, “Perjuangan kalian lebih berat, karena melawan bangsa kalian sendiri”. Ini menjadi tantangan yang nyata untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan demikian, agenda demokrasi kita yang sangat mendesak adalah agenda Persatuan. Tugas pemimpin republik ke depannya adalah memastikan agenda Persatuan ada dalam setiap kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mewujudkan demokrasi terpimpin melalui persatuan yang mewadahi segala hak dan kewajiban secara adil dan merata.
Karena itu, Pemilu 2024 akan menjadi ujian berat demokrasi untuk menciptakan pemimpin republik untuk mempertegas agenda persatuan negara diatas persatuan kelompok atau golongan. Dengan kontestasi gagasan kebijakan Kemerdekaan dan Persatuan seperti program rekonsiliasi sosial dan pemberdayaan setiap hak suara masyarakat, distribusi untuk kesejahteraan umum, pembangunan sumber daya manusia yang merata, penyediaan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.
