PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (P-APBD)  tahun 2023,Rabu (13/09/2023)

Rapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Ponorogo, Sunarto dan dihadiri oleh Bupati Sugiri Sancoko diikuti semua fraksi

Berdasarkan pasal ayat 317 ayat 1  UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali dan UU nomer 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua UU nomer 23 tahun 2014  tentang pemerintahan daerah  menetapkan tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 di dalam laporan bahwa kegiatan di Kabupaten Ponorogo Bulan September tahun 2023 terkait Fraksi-fraksi tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (R PAPBD) Kabupaten Ponorogo  tahun anggaran 2023.

Salah satu jurubicara  fraksi Partai Nasdem mengajukan beberapa masukan dan pertanyaan terkait Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023.

Disaat APBD mengalami devisit anggaran sebesar 34 M kami melihat belanja hibah yang sangat fantastis Rp85 miliar. Tentunya besaran anggaran hibah ini tidak relevan dengan kondisi keuangan daerah untuk itu kami mempertanyakan digunakan untuk apa saja dan dinas mana saja. Yang kedua informasi di media sosial yang disampaikan oleh direktur Rumah Sakit Harjono yang akan meminjamkan pendapatan rumah sakit, ‘’ ucap juru bicara fraksi Nasdem.

Ditambahkanya, yang ketiga bagaimana draf MoU terkait pinjaman RSUD untuk menutup devisit anggaran dan bagaimana mekanisme pengembalianya.

Pada akhir pandangan Nasdem sepakat untuk melanjutkan rapat pandangan fraksi-fraksi  DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan, ‘’ dulu awal 2023 memang mengalami devisit dan memasang pembiayaan pinjaman daerah , dan agar APBD tidak jomplang, maka anggaran belanja yang tidak terlalu mementingkan tentang persoalan rakyat kita kurangi dan ada beberapa yang kita hapus, untuk pertanyaan dari fraksi-fraksi yang sudah disampaikan akan dijawab di rapat lanjutan,‘’ujarnya. (Muhammad Ahyak).