Lapor Ke Kejagung, KAKI Minta Mafia Tanah di Rempang Dibongkar

- Editor

Selasa, 26 September 2023 - 20:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM : Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melakukan pelaporan  tindak pidana khusus dugaan korupsi dan pengunaan lahan hutan produksi dirempang oleh PT. Agrilindo, PT. Golden Beach Resort dan PT. Vila Pantai Mutiara yang melanggar hukum yang merugikan negara.

Laporan KAKI diterima oleh pihak Pengaduan Hukum dan Pengaduan Masyarakat, pelayanan Publik.

Ketum KAKI Arifin Nur Cahyono mengatakan, laporan soal dugaan korupsi di sektor kehutangkanan dan ini sejalan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah yang dilaksanakan Bidang Intelijen, Pedata dan Tata Usaha Negara dan Pidana Militer.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami minta Kejagung untuk mengusut  tuntas kasus mafia tanah yang ada di pulau Rempang karena banyak mafia tanah yang manfaatkan lahan untuk kepentingan  pengusaha,” kata Arifin Nur Cahyono kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Selasa (26/9/23).

Arifin meminta agar Kejaksaan Agung mengungkap kejahatan mafia tanah di pulau Rempang hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata untuk bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, Hutan harus diurus, dikelola dan dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Ditemukan fakta bahwa sebagian Kawasan hutan lindung di Lokasi Tanjung Kelingking Pantai Kelat Pulau Rempang, Kota Batam telah dialih fungsikan yang seharusnya menjadi Hutan Bakau (mangrove), di mana perusahaan tersebut diduga telah sewenang-wenang melakukan perusakan dan

pengggundulan hutan untuk usaha bisnisnya.

Dia menjelaskan,hutan lindung yang seharusnya dijaga kelestariannya, “dirusak” oleh perusahaan atas nama PT. Agrilindo, PT. Golden Beach Resort, dan PT. Vila Pantai Mutiara yang mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) lahan hutan produksi yang di nilai muatan indikasi kongkalikong jahat dan ada dugaan indikasi korupsi yang dilakukan oleh pemilik dengan pejabat Gubernur Kepri sedang dijabat oleh Plh Gubernur (Masa Jabatan Plh mulai tanggal 12 sampai 18 Februari 2021).

Dimana Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) ditanda tangani pada tanggal 17 Februari 2021 berpontesi adanya dugaan suap kepada pejabat negara yang mengelurakan izin tersebut.

Dimana Dalam keputusan Gubernur Kepri terjadi kelalaian administrasi atau kesengajaan yaitu penulisan tahun dalam nomor keputusan ditulis tahun 2021 sedangkan penulisan tahun dalam penetapan dan tanda tangan keputusan ditulis pada tahun 2020, yang artinya penetapan dan tanda tangan pada tanggal 17 Februari 2020. Sedangakan permohonan surat dari PT. Vila Pantai Mutiara baru pada tanggal 5 Februari 2021 (surat Keputusan lebih dulu dikeluarkan satu tahun dari pengajuan surat).

Sementara itu, lokasi Tanjung Kelingking Pantai Kelat Pulau Rempang, Kota Batam, kondisi hutan yang sebelumnya masih terjaga dan terpelihara, kini sudah gundul dan rusak karena terjadinya aktivitas perambaan hutan. Kondisi ini terjadi setelah beberapa perusahaan mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh atas nama Gubernur Kepulauan Riau.

Dan dalam Keputusan Gubernur Kepri perihal Memperhatikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri telah mengeluarkan surat penilaian atas permohonan IUPJL PSWA atas nama PT Villa Pantai Mutiara pada 16 Desember 2019.Sedangkan surat permohonan PT Villa Pantai Mutiara itu baru diajukan pada 5 Februari 2021 tentang permohonan penerbitan IUPJL PSWA.

“Kami menilai dalam keputusan Pak Gubernur itu, tidak ada pertimbangan teknis dari kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di Kepri. Jadi kami menduga dalam penerbitan izin ini tidak melengkapi persyaratan perizinan yang diamanatkan,” ucapnya.

Diduga PT Villa Pantai Mutiara itu telah melakukan pengerusakan atau pengundulan hutan produksi di lokasi tersebut, karena luas area yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak seluas 19,17 hektar dari total yang diberikan seluas 191,78 hektar.

 Meminta Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas dugaan tindak pidana pengerusakan hutan produksi dan hutan mangrove yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang mendapatkan IUPJL PSWA.

Dengan bukti bukti yang kami miliki kami meminta kepada pihak Kejaksaan Agung agar memeriksa pejabat dan pihak terkait yang telah mengeluarkan beberapa izin IUPJL PSWA untuk PT. Agrilindo, PT. Golden Beach Resort dan PT. Vila Pantai Mutiara. Pelaku perambahan kawasan hutan dan perusakan ekosistem Mangrove dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 7,5 miliar rupiah berdasarkan Pasal 50 Ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Selain itu kami akan menerapkan pasal berlapis dengan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.@ags

Berita Terkait

Curi Sepeda Motor, Polisi Ringkus Pelaku Warga Suruh
Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pegawai Kejari Tanjung Perak Jalani Tes Urine
Kapolres Pamekasan Prihatin Bahaya Narkoba Serang Pemuda Pamekasan
Puluhan Wartawan Hadang Kapolres Pamekasan di Pintu Masuk Makopolres Setempat
Polres Pamekasan Sumbang Enam Titik Sumur Bor Untuk Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
Curi Emas Tetangga Seberat 50 Gram, Perempuan Muda Pamekasan Diringkus Polisi
Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi PT.INKA, Terkait Proyek di Luar Negeri
Penjual Pil Koplo Asal Pasuruan Ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Usai Ambil Paket di Bus AKAS

Berita Terkait

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:21 WIB

Curi Sepeda Motor, Polisi Ringkus Pelaku Warga Suruh

Kamis, 4 Juli 2024 - 19:32 WIB

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pegawai Kejari Tanjung Perak Jalani Tes Urine

Selasa, 2 Juli 2024 - 14:36 WIB

Kapolres Pamekasan Prihatin Bahaya Narkoba Serang Pemuda Pamekasan

Senin, 1 Juli 2024 - 13:52 WIB

Puluhan Wartawan Hadang Kapolres Pamekasan di Pintu Masuk Makopolres Setempat

Selasa, 25 Juni 2024 - 23:00 WIB

Polres Pamekasan Sumbang Enam Titik Sumur Bor Untuk Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:49 WIB

Curi Emas Tetangga Seberat 50 Gram, Perempuan Muda Pamekasan Diringkus Polisi

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:31 WIB

Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi PT.INKA, Terkait Proyek di Luar Negeri

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:42 WIB

Penjual Pil Koplo Asal Pasuruan Ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Usai Ambil Paket di Bus AKAS

KANAL TERKINI

KANAL KEDIRI

Mas Dhito Hadir Semangati Peserta Dholo KOM 2024

Sabtu, 13 Jul 2024 - 23:15 WIB

KANAL KEDIRI

520 Pesepeda Siap Taklukan Kelok Sembilan dan Tanjakan Gigi Satu

Sabtu, 13 Jul 2024 - 22:16 WIB