SURABAYA KANALINDONESIA.COM, SURABAYA – Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan wagub Jatim akan berakhir Desember mendatang. Agar tak terjadi kekosongan akan ada PJ atau Penjabat Gubernur Jatim.

Menyiapkan proses pengajuan nama-nama Pj Gubernur Jatim oleh DPRD Jatim Komisi A DPRD Jatim berencana akan berkonsultasi ke Kemendagri mengenai proses pengusulan Pj Gubernur Jawa Timur mendatang. Sebagaimana ketentuan, dalam proses pengisian Pj Gubernur, DPRD nantinya memang berhak mengusulkan tiga nama.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah meyampaikan rencana mengenai usulan Penjabat (Pj) Gubernur.

“Dalam waktu dekat kami akan ke Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri,” kata Ubaid saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa (14/9/2023).

Sebagaimana regulasi, proses pengisian Pj Gubernur bisa berasal dari DPRD, serta Kemendagri yang masing-masing maksimal tiga orang. Pengangkatan Pj Gubernur nantinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam pertemuan dengan Kemendagri mendatang, Komisi A yang membidangi pemerintahan itu pun diantaranya bakal bertanya kapan proses pembahasan pengusulan bisa dilakukan. Sebab, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan dari Kemendagri sebagai acuan nantinya.

Politisi PKB itu pun menegaskan posisi Pj penting lantaran akan memimpin Jawa Timur hingga ada Gubernur definitif hasil Pilkada 2024. Lantaran itu, Ubaid pun berharap agar pemerintah pusat dalam menunjuk Pj Gubernur Jatim bisa diputuskan dengan arif dan bijaksana.

Menurut Ubaid, setidaknya terdapat dua faktor penting untuk diperhatikan untuk menentukan Pj Gubernur. Pertama, orang yang paham betul dengan birokrasi pemerintahan Jawa Timur. Apalagi, Jawa Timur merupakan daerah dengan wilayah yang luas.

“Itu penting agar tahu seluk beluk birokrasi sehingga pengambilan keputusan terhadap kesejahteraan rakyat itu bisa lebih cepat. Makanya, akan lebih elok jika diambil dari birokrasi yang ada di Jawa Timur,” ungkapnya.

Ubaid pun berharap agar proses pengisian Pj Gubernur tidak menimbulkan gesekan dan kegaduhan. Apalagi tahun 2024 merupakan tahun politik. Situasi kondusif sangat dibutuhkan untuk memastikan jalannya pemerintahan.

“Sehingga, pilihan terbaik menurut kami, kalau bisa Pj Gubernur diambilkan dari birokrasi yang ada di Jawa Timur. Agar lebih paham terhadap local wisdom dan sebagainya,” terang politisi muda tersebut. Nang