PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Bupati Sugiri Sancoko membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Ponorogo yang bertempat di Aula SMPN 2 Ponorogo, Rabu (04/10/2023).

Dalam kegiatan itu, Bupati juga memberikan arahan pada puluhan Kepala Sekolah yang hadir. Arahan tersebut diharapkan mampu menyatukan persepsi, menguatkan soliditas, dan menyeragamkan langkah lembaga – lembaga pendidikan, Dinas Pendidikan Ponorogo, dan Pemkab Ponorogo.

Salah satu arahan orang nomor satu di Ponorogo itu adalah kebijakan terkait sumbangan sekolah. Menurut Bupati, sumbangan sekolah harus sesuai prosedur, kebutuhan peserta didik, serta persetujuan dan kemampuan wali murid. Perencanaan dan komunikasi yang matang wajib dilakukan sebelum menarik sumbangan.

“Sumbangan untuk program sekolah harus dilakukan sesuai prosedur, yakni Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Semua permintaan sumbangan harus melalui pembicaraan yang matang dengan komite sekolah. Sumbangan juga harus sesuai keinginan wali murid dan tidak boleh memberatkan mereka,” kata Bupati Ponorogo.

“Dan sumbangan itu memang untuk kebutuhan murid dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Di kesempatan ini, kami pun mengakui bahwa dana BOS memang belum cukup untuk memenuhi tuntutan kualitas pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri mengucapkan terima kasih atas arahan dan dukungan Bupati. Kehadiran Bupati menjadi penyemangat bagi para Kepala Sekolah dan memberikan motivasi untuk menuntaskan permasalahan yang ada.

“SMP di Ponorogo sudah ada peningkatan positif dalam merespon permintaan wali murid khususnya pendidikan karakter dan peningkatan input peserta didik. Ini adalah bentuk komitmen kita sebagai ASN yaitu mendukung program pemerintah dan melaksanakan amanah pendidikan,” ungkapnya.

Terkait sumbangan, Kadindik menjelaskan, pihaknya selalu memberikan bimbingan dan arahan. Kadindik meminta lembaga pendidikan agar taat regulasi dan selalu melakukan komunikasi agar tidak terjadi keteledoran yang dapat menimbulkan kontroversi.