PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyambut kunjungan kerja dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, pada acara sarasehan dan serap aspirasi kepala desa se-Kabupaten Ponorogo yang berlangsung di Pendopo Agung, Rabu(22/11/2023). 

Pada sambutannya, Sugiri Sancoko menyampaikan,” selamat datang dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berkunjung ke Kabupaten Ponorogo,” ucapnya.

Kang Giri memberikan atensinya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah, utamanya berkaitan dengan desa. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, menekankan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya pencegah urbanisasi tetapi lebih dari itu, karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional, sejatinya berada di desa dan sudah seharusnya Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun.

Untuk menjadi kekuatan ekonomi yang paling utama adalah orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Baik itu Kepala Desa, maupun Badan Permusyarawatan Desa dan seluruh steakholder lainnya dengan mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan.

“Potensi desa harus dipilih dan ditentukan sendiri. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur, menteri atau presiden sekalipun. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu sendiri. Sekali lagi bukan Top Down, tapi harus Bottom Up. Dan hal ini harus terus diperjuangkan,” ujar Lanyalla

Menurutnya, desa harus bisa mandiri untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di masa depan, terutama dalam menghadapi perubahan global.

Maka dari itu, ketua DPD RI menyampaikan lima hal prioritas yang harus dilakukan desa pengembangan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan Peraturan Desa.

Ditambahkan La Nyala, desa harus mengakses empat program prioritas yang ada di Kementrian Desa dan PDT, yaitu memproduksi produk unggulan kawasan pedesaan, membuat embung desa, mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), membangun sarana olahraga desa.

“Ini wajib diakses oleh desa, karena bagi DPD RI pendirian BUMDES sangat penting untuk kemandirian ekonomi sebab mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka,” pungkasnya. ( Anggun)