SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM: Karang Taruna Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, menutup akses utama PT Multi Sponindo Jaya. Aksi penutupan pintu utama tersebut diduga pihak pabrik menganaktirikan warga setempat berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja.

Dalam aksinya, warga menuntut, pihak perusahaan agar memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja dari Desa Jabaran.

Kedua, tentang pengelolaan sampah agar melibatkan Pemerintah Desa.

Ketiga, warga meminta agar perusahaan memberikan kuota dalam hal pengelolaan Jasa Angkut atau transporter.

Usai berorasi didepan pabrik dengan membentangkan banner, akhirnya, pihak manajemen pabrik mengajak Korlap dan perwakilan buruh untuk mediasi di kantor perusahaan.

Setelah beberapa saat melakukan mediasi dengan manajemen pabrik, Korlap aksi, Yohan Septiano, memberikan keterangan terbuka kepada peserta aksi dan awak media yang meliput.

“Kami kecewa dengan hasil mediasi pada siang ini, sebab, yang menemui kita bukan owner pabrik, melainkan kuasa hukumnya,”kata dia, dalam keterangannya. Rabu (29/11/2023).

Dikatakan Yohan, dari beberapa poin tuntutan yang kami sampaikan, kuasa hukum pabrik jawabnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kalau dari owner sendiri orangnya baik, bahkan kita ( Kartar) diberikan keleluasaan menjadi rekanan pabrik di sektor jasa angkut atau ekspedisi.

“Kalau dari ownernya pabrik, orangnya baik, dia pernah bilang, kalau misalnya yang mengelola ekspedisi ini Kartar Desa Jabaran, meskipun harganya lebih tinggi, tidak masalah, karena itu merupakan bagian dari sumbangsih kita pada desa,” ujar Yohan.

Sementara itu, pendamping aksi unjuk rasa dari Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Ahmad Yani, pihaknya menyampaikan dalam forum mediasi tadi ada kebohongan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum pabrik, seperti rekrutmen tenaga kerja, Ia menyampaikan sudah merekrut warga 50 persen, ada lagi, terkait pengelolaan sampah, Ia menyampaikan sudah melibatkan warga setempat dalam pengelolaan sampah tersebut.

“Fakta dilapangan, dari 900 Kartar yang ada, kalau memang sudah direkrut 50 persen, berarti tinggal 450 orang, tapi riilnya, per hari ini pemuda Desa Jabaran masih banyak yang nganggur. Kemudian pengelolaan sampah, kalau memang sudah melibatkan warga, warga yang mana,”tandas Yani.

“Sesuai arahan Bupati Sidoarjo, berdirinya industri di Sidoarjo ini, salah satunya adalah untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, harusnya warga setempat di prioritaskan, namun kenyataannya yang bekerja di pabrik spon ini kebanyakan dari luar Desa Jabaran, bahkan dari luar Kabupaten Sidoarjo,” beber Yani.

“Kaitan dengan penerimaan karyawan yang harus berijazah D3 dan S1, buktinya untuk pekerja kasar di PT MSJ ini ada yang masih ijasah SMA. Dugaan sementara di PT MSJ ini ada unsur diskriminasi. Andaikan aksi ini tidak mendapatkan solusi, kami akan layangkan surat ke DPRD Sidoarjo untuk hearing,”pungkas Yani. (Irwan_kanalindonesia.com)