SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk pertama kalinya berhasil masuk 10 Besar dan mendapatkan penghargaan Kategori Provinsi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Yanblik) dari Ombudsman Republik Indonesia.
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Yanblik Jatim mencapai nilai 88,81 dengan opini kualitas tertinggi Zona Hijau.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Anggota Ombudsman RI Hery Susanto kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setdaproc Jatim, Akhmad Jazuli di Jakarta. Kamis, (14/12/2023).
Atas diterimanya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada berbagai instansi terkait. Terutama kepada Dinas Sosial, Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Haji selaku Unit Lokus Evaluasi penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.
“Alhamdulillah, tahun 2023 ini Pemprov Jatim pertama kali masuk 10 besar penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Terima kasih kepada jajaran kepala OPD di Pemprov Jatim yang komitmennya menyempurnakan pelayanan publik kita kepada masyarakat,” ujar Khofifah di Surabaya. Jumat, (15/12/2023).
Penghargaan ini, lanjut Gubernur Khofifah, menjadi salah satu bukti bahwa, kinerja pelayanan publik di jajaran instansi Pemprov Jatim terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Diketahui, tahun 2021 Pemprov Jatim meraih predikat sedang dengan nilai 75,08. Kemudian naik menjadi predikat kualitas tinggi dengan nilai 79,35 pada tahun 2022 dan tahun 2023 mendapat predikat kualitas tertinggi dengan nilai 88,81.
“Ini adalah hasil positif dibanding tahun 2022 yang mana kita mendapat predikat tinggi, predikat sedang di tahun 2021 dan tahun 2023 predikat kualitas tertinggi. Status zona hijau kita pertahankan serta tingkatkan terus standar pelayanan publiknya,” tandas mantan Mensos RI ini.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah membeberkan kalau Pemprov Jatim terus melakukan percepatan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Seperti lewat adanya mal pelayanan publik di berbagai kabupaten/kota, pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan mendorong inovasi pelayanan publik lewat KOVABLIK Jatim.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyebutkan kenaikan terjadi karena ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, penilaian ini menunjukkan aktifnya Ombudsman dalam melakukan pendampingan, salah satunya di tingkat provinsi.
“Jumlah zona hijau bertambah keseluruhan jadi 414. Jumlah zona kuning menjadi 133. Sedangkan zona merah berkurang yang total tinggal 39 daerah dibanding tahun 2022,” tukasnya.
“Tentunya kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan,” urai Najih.
Sebagai informasi, penilaian dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Diketahui, terdapat peningkatan jumlah zona hijau, dimana penyelenggara layanan memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022.
Terdapat 5 kategori dalam penilaian ini, antara lain 10 Terbaik Kategori Kementerian, 10 Terbaik Kategori Lembaga, 10 Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi, 10 Terbaik Kategori Pemerintah Kabupaten, dan 10 Terbaik Kategori Pemerintah Kota.
Dari total 586 entitas yang disurvei, sebanyak 414 masuk dalam zona hijau sebesar 70,70 persen, zona kuning 133 sebesar 22,66 persen dan zona merah 39 sebesar 6,64 persen.
