JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Sosok Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku Utara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (18/12/2023) telah menjabat selama dua periode.

Abdul Ghani lahir 21 Desember 1951 di Bibinoi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Abdul Ghani kecil pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Khairat hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat (setingkat SMA). Kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tingginya di Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah.

Sebelum menjabat Gubernur di Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada 2013, Abdul Ghani berpasangan dengan Natsir Thaib mencalonkan diri dalam Pilkada Maluku Utara melalui partainya yaitu PKS dan keduanya berhasil memperoleh suara terbanyak.

Keduanya resmi dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Maluku Utara pada 2 Mei 2014.

Adapun dalam Pilkada 2019 ia kembali maju menjadi calon Gubernur Maluku Utara.

Setelah masa jabatanya periode pertama berakhir, Abdul Ghani Kasuba berpasangan dengan mantan Bupati Halmahera Tengah yaitu Al Yasin Ali kembali maju dalam Pilkada 2019. Keduanya diusung oleh koalisi PDIP dan PKPI.

Saat itu PKS diketahui mengusung adik kandung Abdul Ghani Kasuba yaitu Muhammad Kasuba sebagai Calon Gubernur Malut. Awalnya hasil Pilkada Maluku Utara sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui dalam rangkaian OTT KPK tersebut ada sekitar 15 orang yang diamankan, termasuk di antaranya adalah pejabat di Pemprov Maluku Utara lainnya dan pihak swasta.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya masih melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang diamankan.

“Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai,” kata Ali.

Sebelumnya, tim KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba. Tepatnya di lantai 2 di Kota Ternate dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Malut pada Senin.

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dugaan OTT KPK. Selain tempat gubernur tim KPK juga melakukan penyegelan pada beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Malut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan jika OTT tersebut dilakukan tim penindakan terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa,” kata Ghufron.