Secara kodrati, manusia diberi kebebasan (otonom) dan akal budi, yang dilengkapi dengan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang indah dengan yang tidak indah.
Secara kodrati, manusia juga memiliki keinginan (desire), yang salah satunya adalah keinginan untuk menjadi baik. Meskipun pendapat ini ada yang tidak setuju, namun hampir semua orang ingin menjadi orang baik, sebagaimana kodratnya sebagai makhluk mulia.
Sehingga setiap orang selalu mendambakan hidupnya akan berakhir dengan baik (husnul khotimah). Memang tidak semua orang bisa berakhir baik dalam hidupnya, namun keinginan menjadi baik ini bisa menjadi harapan kita atas pribadi seseorang.
Di sisi lain, juga tidak semua manusia bisa mewujudkan keinginannya dan kebebasan yang dimiliki. Manusia bukanlah makhluk yang super hebat dan kuat. Dalam dirinya ada kelemahan, yang seringkali membatasi kebebasannya dan keinginannya.
Sebagai contoh kelemahan secara ekonomi, akan membatasi keinginan untuk memiliki sesuatu. Orang yang miskin (tidak memiliki cukup uang) akan membatasi keinginannya untuk membeli barang-barang yang diinginkan.
Secara politik, kelemahan dalam sumber kekuasaan, akan membuat seseorang tidak memiliki kebebasan dalam membuat kebijakan. Sebagai contoh, presiden yang tidak didkung oleh kekuasaan di legislatif, tidak akan mampu membuat kebijakan seenaknya, sesuai dengan janjinya waktu kampanye.
Oleh karena itu, seringkali apa yang diwacanakan termasuk program kerja yang disampaikan dalam kampanye, belum tentu nanti bisa diwujudkan. Contoh untuk ini sudah banyak terjadi dalam dunia perpolitikan kita. Banyak janji politik yang tidak bisa dipenuhi, karena keterbatasan sumber kekuasaan.
Kekuatan manusia terletak kepada kebebasan untuk bertindak, yang dalam politik kekuasaan manusia terletak kepada kemampuannya untuk mempengaruhi banyak orang, untuk mengikuti apa yang dinginkan melalui kebijakan yang dibuat. Jika demikian, maka semakin besar beban politik semakin lemah kekuatan dan kekuasaannya, karen beban politik tersebut akan membatasi kebebasannya dalam membuat kebijakan.
Dalam menghadapi pemilu, sepertinya kita harus merubah paradigma dari apa yang kita harapkan terhadap calon presiden menjadi apa yang bisa dilalukan calon presiden, karena harapan kita ditentukan oleh apa yang akan mereka lakukan. Jika mereka tidak bebas untuk membuat kebijakan guna memenuhi apa yang kita harapkan, maka harapan kita tinggal mimpi belaka. Namun apa yang mereka lakukan akan menjadi kenyataan, baik kita suka maupun tidak.
*Penulis adalah Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2022-2026, Ketua II Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (PP ISPI) periode 2014-2019, dan Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) periode 2014-2018.
