BANGKALAN, KANALAINDONESIA.COM: Ada yang menarik saat Pj. Gubernur Jawa Timur (Jatim), Ady Karyono melakukan peninjauan pembangunan gedung baru Kantor Bersama (KB) Samsat Kabupaten Bangkalan berlantai dua, tadi siang. Gubernur Jatim yang didampingi beberapa pejabat teras dilingkungan Pemprov. Jatim, Plh. Sekdakab Bangkalan dan Kasat Lantas Polres Bangkalan.

Mengatakan bahwa pembangunan gedung baru KB. Samsat Bangkalan berlantai dua yang sudah menelan anggaran sebesar Rp. 12,4 milyar tersebut. Belum layak dan pantas untuk diresmikan.

“Gedung Baru KB. Samsat Bangkalan berlantai dua ini belum layak untuk diresmikan,” ungkap Pj. Gubernur Jatim, Minggu, (18/2/2024).

Belum pantas diresmikanya gedung Samsat yang baru tersebut. Menurut penjelasan Pj. Gubernur Jatim karena didalam gedung baru yang kelihatan kosong melompong itu. Masih banyak yang harus dibenahi dan perlu diberi interior, arsip digital serta berbagai fasilitas yang memadai. Sehingga pelayanan kepada wajib pajak menjadi nyaman, asri dan elok dipandang mata

“Biaya untuk kebutuhan interior dan fasilitas lainya akan dianggarkan pada tahun 2024 ini, “terangnya.

Sementara itu, kabar gembiranya, berdasarkan Undang – Undang baru yang terkait dengan pembagian hasil pajak. Disebutkan bahwa kalau sebelumnya komposisi pembagian hasil pajak diberlakukan 70 : 30, yang 70 untuk Pemprov Jatim dan 30 untuk kabupaten/kota.

Mulai tahun tahun 2025 nanti komposisinya menjadi terbalik dan lebih besar untuk kabupaten/kota yakni 64 : 36. Artinya, yang 64 untuk kabupaten kota dan 36 untuk provinsi. Otomatis dengan diberlakukanya komposisi pembagian hasil pajak yang baru, penurunan bagi hasil untuk provinsi mencapai triliyunan rupiah.

Disisi lain, dengan diberikanya limpahan pembagian hasil pajak yang lebih besar kepada kabupaten/kota. Gubernur Jatim berharap pemerintah kabupaten/kota lebih bersinergi dengan Pemprov. Jatim. Termasuk mengoptimalkan pendapatan dibidang pajak dan pemasukan disektor lainya.

“Dengan adanya limpahan komposisi bagi hasil pajak yang lebih besar, nantinya pemerintah kabupaten/kota bisa meningkatkan pembangunan, lebih bersinergi dengan pemerintah provinsi, “pinta Pj. Gubernur Jatim. (sumaryanto_kanalindonesia.com).