Oleh : Denny JA
Penulis adalah Konsultan Politik, Founder LSI-Denny JA, Penggagas Puisi Esai, Sastrawan, Ketua Umum Satupena, dan Penulis Buku
– Menuju Koalisi Partai Semi Permanen 20 Tahun Dipimpin Golkar dan Gerindra?
Itu yang terlihat. Persentase partai pemenang pemilu sejak tahun 1999 sampai tahun 2024 ternyata semakin mengecil dukungannya.
Dalam pemilu legislatif di tahun 1999, PDIP mampu mendapatkan kemenangan dengan dukungan 33,74%. Di tahun itu, masih ada partai yang menang di atas 30%.
Lalu di tahun 2004, Golkar yang menang. Pada Pileg 2009, Demokrat yang menang. Namun angka kemenangannya sudah menurun di bawah 30%, bahkan di bawah 22% saja.
Tahun 2004, Golkar juara satu tapi menang di persentase 21,58%. Tahun 2009, Demokrat menangnya turun lagi di posisi 20,85%.
Semkin mengecilnya partai pemenang pemilu berlanjut. Di pemilu 2014, pemenangnya turun lagi Di bawah 20%. PDIP menangnya di 2014 ini hanya 18,95%. Lalu PDIP lagi di 2019 pada angka 19,33%.
Sekarang di tahun 2024, di Quick Count LSI Denny JA, PDIP masih masih menang tapi sudah di bawah 17%.
Apa yang terjadi dengan pertumbuhan partai politik di negara kita? Mengapa partai pemenang pemilu bertambah kecil?
Apakah ini gambaran dari semakin susahnya orang percaya pada partai? Era orang susah setia kepada partai politik kah ini?
Dalam terminologi ilmu politik, ada yang disebut party ID, party identification. Di Amerika Serikat, dari 100% pemilih itu, 60% warga loyal kepada partainya.
Sejak lama, dia pilih Demokrat dan terus pilih Demokrat. Bahkan juga mendukung calon presiden Demokrat. Hal yang sama berlaku untuk Partai Republik. Hanya 40% saja yang mengambang.
Tapi kita sini, di Indonesia, rata-rata Party-ID nya hanya 30% saja. Sebanyak 70% pemilih mengambang bisa ke mana saja.
Apa efek rendahnya Party-ID? Akibat pertamanya adalah stabilitas koalisi di DPR. Bagaimanapun, siapapun presiden yang terpilih, dari partai manapun, ia memerlukan dukungan mayoritas DPR.
Tanpa dukungan mayoritas DPR, kebijakan presiden lumpuh. Jika mayoritas DPR beroposisi, UU yang diajukan presiden, dan APBN yang dikehendaki akan berlarut.
Untuk mendapatkan dukungan mayoritas DPR di tahun 1999, itu cukup memerlukan gabungan dua partai politik tertinggi saja. Jika PDIP itu (di atas 33%) dan Golkar (di atas 22%) bergabung, mereka sudah menjadi koalisi yang menguasai mayaritas kursi DPR.
Tapi di tahun 2024 ini, karena partai politik yang paling tinggi hanya memperoleh 17%, bahkan tiga partai politik menggabungkan suaranya, dukungannya masih kurang dari 50%.
Akibatnya, kebijakan publik lebih diwarnai oleh negosiasi kasuistik di parlemen. Satu kerangka besar public policy, apalagi satu legacy program yang perlu dukungan di atas lima tahun, itu akan susah untuk dibangun.
Negosiasi kebijakan publik tidak lagi pada ideologi, tak lagi pada platform, tapi pada hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis saja.
Partai politik menghilangkan warnanya, ikut saja kebijakan presiden. Yang celaka jika presiden tak memiliki core philosopy jangka panjang yang konsisten.
Karena semakin mengecilnya partai pemenang pemilu, perlu kita memunculkan satu inovasi baru, satu gagasan baru.
Hal ini sudah saya sampaikan pada Jokowi dalam perjumpaan empat mata, sebelum hari pencoblosan. Juga saya sampaikan kepada Prabowo dalam percakapan berdua.
