BANGKALAN, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan- Jatim Selaku Penyelenggara Pemilu 2024 menerima 6 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Makahkamah Konstitusi (MK). Informasi tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Bangkalan, Akhmad Mustain Saleh pada acara Sosialisasi Penerapan Pidana Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Bertempat di Sky Resto & Bakery Bangkalan, kemarin sore, (26/4/2024).

Menurut Mustain, Bawaslu Bangkalan mendapat gugatan Pemilu lewat jalur Undang – Undang yakni MK sebanyak 6 perkara. Sedangkan 5 Daerah Pemilihan (Dapil) yang mengajukan gugatan ke MK diantaranya Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4 dan Dapil 5.

“Dapil 1 dan Dapil 4 dari PKB, Dapil 2 dari Golkar, Dapil 3 dan Dapil 5 dari PKS dan Dapil 4 dari Gerindra,” terang Mustain.

Lebih lanjut Mustain menyampaikan bahwa sejak tahapan awal pemilu, pihaknya sudah berusaha mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

“Upaya pencegahan berupa imbauan kita sampaikan secara tertulis kepada kontestan pemilu sebanyak 44 surat. Saran perbaikan tertulis berjumlah 13 surat, sudah termasuk didalamnya secara lisan, ” tandasnya.

Ditambahkan, bahwa usai pelaksanaan pemilu, pihaknya menerima 42 laporan, paska rekapitulasi, 26 laporan. Disusul 2 temuan internal sebanyak 23 register tetapi ada yang tidak terregestrasi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

“Tidqk terregestrasi karena tidak memenuhi persyaratan materiel maupun formal, ” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Bawaslu Bangkalan juga mencatat 11 pelanggaran administrasi dan 6 pelanggaran pemilu. Termasuk masih ada sisa 5 masalah kode etik dan dan 6 pidana pemilih oleh Gakkumdu.

“Kami ucapkan terimakasih kepada kontestan pemilu yang telah menyampaikan unek – unek ketidakpuasanya ke MK,” pungkas Akhmad Mustain Saleh. (Sumaryanto_kanalindonesia.com).