Sedangkan Golkar, PAN, Demokrat, PPP, Gerindra semuanya merupakan pendukung Prabowo. Apa yang terjadi ketika Jokowi memenangkan kontestasi pada tahun 2014 ? Sebagaimana kita ketahui pada 3 bulan awal pemerintahannya, Jokowi mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Setelah itu, Golkar, PPP, PAN mulai bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi. Hanya menyisakan hanya Demokrat dan PKS yang tidak bergabung dalam koalisi. Meskipun Demokrat dan PKS berada di luar pemerintahan, bukan berarti mereka telah menjalankan oposisi dalam arti sesungguhnya. Memang mereka berdua telah menunjukkan sikap yang berbeda dengan sikap koalisi pendukung pemerintah, tetapi mereka tidak terlembagakan secara formal.
Melembagakan oposisi memang secara politik memang tidak menguntungkan. Jika oposisi terlembagakan dalam bentuk barisan koalisi oposisi di DPR, maka dapat dipastikan parpol tidak akan bisa menyesuaikan secara fleksibel dalam dinamika politik.
AHY tentu tidak akan menduduki jabatan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN jika oposisi di DPR terlembagakan. Namun demikian, dilihat dari aspek demokrasi, maka oposisi yang tidak terlembagakan menjadi kurang baik ke depannya.
Oposisi tidak bisa dimaknai sebagai person-person anggota DPR yang melakukan kritik terhadap Pemerintah di berbagai media televisi atau media sosial, seperti yang dilakukan oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah pada pemerintahan Jokowi 2014-2019. Oposisi harus dimaknai sebagai Gerakan untuk memengaruhi kebijakan yang mereka anggap tidak pro terhadap rakyat.
Oleh karena itu, paling tidak sudah ada upaya secara politik untuk menggagalkan rancangan undang-undang yang mereka anggap merugikan rakyat. Dengan demikian, jika pada pada tahun 2024-2029 semua parpol merapat ke Prabowo-Gibran, bagaimana jika pemerintah mengusulkan RUU yang merugikan masyarakat, lalu siapa yang akan mencegahnya?
Sinyal merapatnya hampir semua parpol ke koalisi Prabowo-Gibran, merupakan alarm peringatan bagi matinya demokrasi di Indonesia. Tentu akan ada yang mengatakan, toh ada MK yang akan menguji UU jika tidak puas dengan UU yang diberlakukan.
Pernyataan ini tentu merupakan pernyataan yang mengingkari demokrasi. Karena ini bukan hanya sekedar UU yang bisa diuji oleh MK jika ada yang tidak puas. Namun ini juga terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Jika UU yang merugikan masyarakat bisa dicegah di DPR, kenapa kita harus ke MK?
