KEDIRI KANALINDONESIA.COM – Untuk mengetahui kondisi BLK di Jatim milik Pemprov Jatim, Komisi E DPRD Jatim, Selasa (23/4/2024) melakukan peninjauan langsung ke UPT Balai Latihan Pare Kediri. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E Wara Sundari Renny Pramana, rombongan Komisi yang membidangi Kesra ini menggelar dialog dengan Kepala UPT BLK Kediri Wahyu Suryo beserta staf BL Kediri ini.

Dalam dialog itu Kepada Komisi E , Wahyu Suryo mengeluhkan penggunaan mesin mesin yang dianggap usang dan kurang efisien.

“Meskipun era teknologi terus berkembang pesat, kami masih menghadapi tantangan dalam memperbarui peralatan mereka. Para peserta pelatihan di sini masih mengeluhkan penggunaan mesin-mesin yang dianggap usang dan tidak efisien,” ungkap Wahyu.

Beberapa peserta pelatihan, lanjut Wahyu mengeluh mesin-mesin yang digunakan sering mengalami kerusakan dan tidak mendukung pembelajaran yang optimal. “Ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelatihan yang diberikan oleh balai kami,” tambahnya.

Diakui Wahyu, peralatan di BLK Kediri yang ada dibawah kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jatim ini belum ada peremajaan sejak tahun 2014 silam. “Meski demikian, kami terus berusaha agar bisa mengikuti perkembangan teknologi,” imbuhnya.

Sama seperti BLK lainnya di Jatim, Wahyu mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pembaruan peralatan. Namun, ia berkomitmen untuk mencari solusi agar pelatihan yang diselenggarakan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Salah satunya dengan terus bekerja sama dengan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pasar.

“Terima kasih kepada Komisi E atas perhatian dan dukungannya kepada BLK kediri. Dengan kunjungan ini dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan kami agar bermanfaat memberikan kemajuan di BLK Kediri,” ungkapnya.

Tanggapan beragam atas keluhan ini disampaikan Komisi E DPRD Jatim. Ketua Komisi E Wara Sundari Renny Pramana misalnya mengingatkan pentingnya pembaharuan kurikulum dan pendekatan pelatihan. Meski tidak menolak dengan kenyataan masih menggunakan mesin-mesin ‘jadul’ namun politisi PDIP ini berharap BLK tetap ingat pada posisinya sebagai lembaga bagi mereka yang ingin belajar, “Jadi, tidak semua bisa update peralatan di BLK Kediri. Tetapi, setidaknya kita combine ada yang modern dan ada yang minimalis. Karena proses di BLK ini proses belajar, bukan proses menghasilkan,” terangnya.

Renny berpendapat bahwa pembaruan peralatan tidak selalu merupakan solusi terbaik, terutama jika peralatan yang sudah ada masih dapat digunakan dengan baik. Menurut dia, yang paling penting yakni untuk mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengadaan peralatan baru. “Jika peralatan yang sudah ada masih dapat mendukung kegiatan pelatihan dengan baik, maka penggantian peralatan baru tidaklah diperlukan,” katanya.

Bendahara DPD PDI-P jatim ini justru menekankan pentingnya pada pembaruan kurikulum dan peningkatan kualitas pelatihan, daripada hanya memperhatikan aspek peralatan fisik. Yang tidak kalah penting menurutnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0, balai latihan kerja perlu memastikan bahwa peserta pelatihan dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks.

“Pembaruan kurikulum dan pendekatan pelatihan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan keterampilan peserta pelatihan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Renny juga menyoroti urgensi untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kediri tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pelatihan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan permintaan industri,” bebernya.

Dengan demikian, lanjut Renny, pendekatan yang bijak dalam mengelola peralatan di BLK Kediri adalah dengan mengevaluasi kebutuhan aktual, memperbaiki peralatan yang ada jika diperlukan, dan fokus pada pembaruan kurikulum dan peningkatan kualitas pelatihan sebagai upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono yang juga hadir dalam acara tersebut mengakui bahwa masalaah peralatan jadul ini memang menjadi masalah disemua BLK milik Pemprov Jatim , sementara diluar industri besar dan rumahan sudah menggunakan mesin yang modern, “Di Ngingas Waru misalnya industri logam sudah menggunakan mesin–mesin yang sudah canggih, komputerisasi. Sedang di UPT (mesinnya) tahunnya sudah lama sekali. Maka harusnya UPT (BLK) harus bisa mengikuti,” kata Artono.

Karenanya ia menegaskan komisinya siap mengawal, dan akan melakukan hearing dengan dinas mitra kerjanya. “Komisi E akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan di BLK Kediri, kita akan hearing dengan OPD mitra terkait untuk membicarakan masalah ini, ” pungkasnya. Nang