SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Sinergitas Media dan BPBD Provinsi Jatim makin terbangun positif. Dua lembaga yang sama-sama memberi peran penting dalam menyampaikan situasi riil dilapangan, bersepakat untuk saling berkolaborasi dalam menyampaikan informasi akurat saat ada bencana.

Bersama Wartawan Pokja DPRD Jatim dan Pokja Wartawan Grahadi BPBD menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana bersama Kelompok Kerja (Pokja) wartawan DPRD Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Selasa (7/5/2024).

Dalam tajuk ‘Peningkatan Kapasitas Media Massa Jawa Timur dalam Penanggulangan Bencana’, agenda tersebut dihadiri langsung Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Kepala BPBD Jatim, Gatot Soebroto.

Dalam sambutannya, Gatot Soebroto menyatakan bahwa media harus ikut berperan dan berkolaborasi sebagai acuan pemberitaan yang faktual dan akurat di tengah kondisi bencana alam. Saat bencana seringnya muncul video atau foto – foto bencana yang tidak akurat di Sosmed yang justru menambah ketegangan dan kekhawatiran. Diharapkan ke depan Media bisa menyampaikan kabar yang nyata dilapangan, sekaligus menangkal berita – berita Hoax yang tersebar di sosmed.

“Seringnya muncul narasi dan video serta gambar yang terjadi dua atau tiga tahun lalu, namun dinarasikan seolah itu kejadian terkini. Disini peran Media meanstream menyampaikan hal yang sebenarnya,” kata Gatot.

Dengan koordinasi yang terjalin, BPBD Jatim kata Gatot Media dalam melaksanakan kegiatan peliputan atau Penyampaian berita bencana alam bisa diberitakan dengan data yang akurat sehingga bisa jadi acuan masyarakat, “Hal tersebut menciptakan kolaborasi yang baik oleh seluruh elemen serta media dapat menjadi acuan pemberitaan yang faktual dan akurat,” ujarnya.

Sementara itu Pj. Adhy dengan sangat detil menuturkan bahwa media harus bisa terlibat dan membantu melakukan campaign seputar kebencanaan kepada masyarakat.

“Media harus bisa melakukan campaign, bantu kami agar dapat terinformasikan dengan baik kepada masyarakat agar masyarakat bisa melihat banyak orang yang memiliki jiwa penolong,” tuturnya.

Pj. Adhy menjelaskan bahwa potensi bencana alam di Pulau Jawa akan selalu ada, mengingat aktivitas tektonik dan vulkanik sehingga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk penyelesaian bencana.

“Potensi bencana itu ada, setidaknya minimal ada 12 bencana. Bencana ini tidak bisa diselesaikan Pemerintah sendiri tetapi harus bersifat pentahlix, artinya ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademi, dan tentu saja media massa,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan penanggulangan bencana di Indonesia dapat terselesaikan sengan baik, namun manajemen penanggulangannya tidak kunjung selesai, sehingga dirinya berharap manajemen penanggulangan bencana dapat terbentuk.

“Manajemen penanggulangan bencana harus terbentuk dengan menggunakan Incident Command System (ICS), sehingga manajemen dapat tersusun dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan dapat tepat sasaran,” pungkasnya.
Adhy Karyono juga berharap media bisa memberi edukasi terkait tahapan-tahapan membantu warga yang terkena bencana, “Kan ada tahapan itu, mulai bantuan saat kejadian, bantuan setelah tertangani, dan bantuan pasca bencana. Agar bantuan juga tidak menumpuk. masyarakat harus tahu apa yang dibutuhkan oleh korban bencana,” pungkas Adhy.

Sementara itu Ketua Pokja Wartawan DPRD Jatim Riko Abdiono mengapresiasi kolaborasi yang makin erat dengan BPBD Jatim, harapannya awak media tidak hanya mengejar momen kejadian saja, tapi juga punya bekal saat meliput kejadian bencana. Sekaligus paham saat ikut membantu ketika bencana terjadi dilingkungannya, “Kita sering nya tidak paham lokasi yang beresiko hanya karena kita ingin dapat anggle yang bagus. Dengan pelatihan ini kita punya bekal untuk menjaga keselamatan kita sebagai jurnalis di wilayah bencana,” tandasnya. Nang