Polda Jatim Ungkap Kasus Ruislag TKD di Sumenep, Negara Alami Kerugian Miliaran Rupiah

- Editor

Rabu, 5 Juni 2024 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Subdit lll Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, berhasil mengungkap kasus ruislag/tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) milik negara di Kabupaten Sumenep.

Tanah tersebut diduga digunakan untuk pengembang Perumahan Bumi Sumekar Asri (BSA) dan diperjual belikan secara komersial oleh PT. Sinar Mega Indah Persada (SMIP).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, kasus ruislag TKD yang ditangani oleh Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim ini terjadi pada tahun 1997 silam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kejadian ini di tahun 1997, karena ini pidana yang berlanjut, sehingga saat ini proses penangan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim,” ujar Kombes Pol Dirmanto saat konferensi pers di Gedung Bid Humas Polda Jatim, pada Rabu (5/6/2024).

Kabidhumas Polda Jatim menambahkan, Tanah yang di ruislag seluas 160.525 Meter Persegi, atau hampir 17 hektare.

“Kemudian berdasarkan penilaian dari BPKP Jatim, itu kerugian negara ada sekitar 114,440 Milyar Rupiah,” tambah Kombes Dirmanto.

Sementara itu, Kasubdit Tipidkor AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan, di Kabupaten Sumenep terdapat tiga Desa yang memiliki Tanah Kas Desa yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep.

“Ini surat tanahnya masih berupa petok dan belum pernah diterbitkan sertifikat,”kata AKBP Edy.

Tiga desa yang dimaksud adalah yaitu Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep, Desa Cabbiye Kecamatan Talango dan Desa Talango Kecamatan Talango.

“Kita sudah pada tahapan menetapkan tiga orang tersangka, atas nama AS, Direktur PT. SMIP, kemudian MH, pegawai BPN dan MR seorang kepala desa,” ungkapnya.

Modus operandi dari tersangka adalah, HS selaku direktur PT. SMIP melakukan ruislag terhadap Tanah Kas Desa di tiga Desa pada tahun 1997 silam, diganti dengan tanah yang terletak di Desa Peberasan, Sumenep.

Baca Juga :  Distribusikan 376 Sapi Kurban, PDIP Jatim: Idul Adha Momentum Perkuat Gerakan Bantu Rakyat

“Kemudian, di dalam ruslag itu ternyata tanah pengganti itu fiktif. Pada tahun 2015 ada masyarakat yang mengadukan, kita awali dengan penyelidikan,” paparnya.

Setelah itu, lanjut AKBP Edy ternyata tanah yang di klaim sebagai tanah pengganti hingga saat ini, tanah tersebut masih milik warga.

Lebih lanjut, AKBP Edy menjelaskan warga yang memiliki tanah tersebut merasa tidak pernah mengalihkan.

“Kemudian, kita lakukan pengecekan, karena ruislag itu diawali dengan pembelian tanah dan ternyata setelah kita telusuri dari akta jual-belinya itu tidak teregister atau tidak ada. Kita cek semuanya ternyata itu fiktif atau tidak ada,” ungkapnya.

Dari situlah Polisi mempunyai keyakinan bahwa yang dilakukan HS ini melanggar aturan.

“Kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata banyak dokumen palsu. Dari proses pengadaan tanah pun tidak sesuai dengan prosedur,” tambahnya.

Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan dan berulang kali dilakukan pra-peradilan oleh tersangka.

“Namun Alhamdulillah oleh pengadilan di tolak, dan kita lakukan proses penyidikan,” ujarnya.

Selain itu, AKBP Edy juga mengatakan, yang dilakukan Direktur PT. SMIP itu masih berlanjut.

“Sudah tau bahwa sudah proses penyidikan, tersangka masih melakukan penjualan obyek tanah ketiga Desa itu,” ujarnya.

Kemudian menurut AKBP Edy ada beberapa dokumen sertifikat yang hilang, pihak tersangka pun masih mengajukan ke BPN untuk mengurus kembali sertifikat tersebut.

“Selain itu, pihak tersangka HS hingga saat ini masih memberikan uang kepada ketiga Kades tersebut, seolah-olah tanah kas pengganti itu disewa oleh HS,” paparnya.

Sementara, ketiga Kades tersebut hingga saat ini menerima uang sewa dari HS. Ketiga Kades itu saat ini juga sudah dimintai keterangan.

Baca Juga :  Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya

“Kita tanya di mana obyek tanah pengganti yang disewa oleh HS namun Ketiga Kades tersebut tidak tau di mana letak obyek TKD milik masing-masing,” ucapnya.

Ia mengatakan HS sendiri, saat ditanya lokasi obyek tanah pengganti ada di mana, dia tidak bisa menjelaskan di mana Obyek nya.

Kemudian pihak kepolisian melakukan pengecekan di Pemkab, apakah tanah tersebut sudah masuk aset negara atau tidak, ternyata hingga saat ini TKD di ketiga Desa itu belum terdaftar atau tercatat sebagai TKD milik negara.

“Kami telah melakukan penyitaan aset milik Subianto dari hasil kejahatan, setelah mendapatkan ketiga TKD tersebut, dilakukan penjualan dan saat ini ada beberapa obyek yang dikuasai oleh pemiliknya karena telah dijual oleh HS,” jelasnya.

Sementara itu, saat ini penyidik menyita barang bukti diantaranya 1 unit Toyota Land Cruiser tahun 1997, 134 aset berupa tanah dan bangunan di Desa Kolor kurang lebih senilai Rp 5,8 miliar.

Kemudian dua aset berupa tanah di Desa Gedungan dengan taksir nilai sekitar Rp 3,4 miliar,

Kemudian ada 6 aset tanah dan bangunan di Sidomulyo, Surabaya, ditaksiran harga sekitar Rp 568 juta.

“Sehingga total aset yang bisa kita amankan yaitu sekitar Rp 97 miliar. Kemudian mereka dijerat dengan Pasal 2 Pasal 3 UU Tipidkor,” tandasnya.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim ini menjelaskan bahwa dua orang tersangka tidak dilakukan penahanan Karena tersangka tersebut sakit.

“Tersangka yang satu pakai oksigen dan yang satu pakai kateter,” pungkasnya.

Dari pengungkapan kasus tanah ini, pihak Polda Jatim telah membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa di rugikan.

Masyarakat bisa menghubungi dan melaporkan melalui Hotline dengan nomor 081234616882.**

Reporter: Ady_kanalindonesia.com

Berita Terkait

Tes Parameter Jadi Acuan Kesiapan Atlet Jelang Porkab dan BK Porpov
Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya
Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa
MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi
Perkuat Layanan Hukum Bidang Perdata, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Kejari Surabaya
Jajaran Lantamal III Jakarta Melalui Patkamla Gerbang 1.3-59 Kenalkan Alutsista TNI AL Kepada TK Hang Tuah Cirebon
Pimpinan Law Firm JTMP, Siswandi Sebut Pegi Setiawan Bisa Dijatuhi Hukuman Mati
Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:34 WIB

Tes Parameter Jadi Acuan Kesiapan Atlet Jelang Porkab dan BK Porpov

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:20 WIB

Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya

Jumat, 14 Juni 2024 - 12:28 WIB

Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:16 WIB

MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:41 WIB

Perkuat Layanan Hukum Bidang Perdata, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Kejari Surabaya

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:56 WIB

Jajaran Lantamal III Jakarta Melalui Patkamla Gerbang 1.3-59 Kenalkan Alutsista TNI AL Kepada TK Hang Tuah Cirebon

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:30 WIB

Pimpinan Law Firm JTMP, Siswandi Sebut Pegi Setiawan Bisa Dijatuhi Hukuman Mati

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:21 WIB

Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034

KANAL TERKINI

KANAL JATIM

Menimbang Esensi Toleransi dalam Larangan Salam Lintas Agama

Minggu, 16 Jun 2024 - 05:26 WIB

KANAL HEALTH

Peneliti UNAIR Raih Penghargaan Kekayaan Intelektual oleh WIPO

Sabtu, 15 Jun 2024 - 23:01 WIB