Dikatakan Yudha, Ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Peraturan Daerah. “Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visible,” tegasnya.
Pranaya Yudha juga mendorong agar BUMD melakukan pembenahan dalam tata kelola SDM. Sehingga, BUMD bisa bekerja secara profesinal mengemban misi meraih PAD dan misi sosial.
“Yang ketiga kita bicara SDM, kami dorong pak Kabiro adalah aspek meritokratif. Artinya ada dari beberapa misi keuntungan dan misi sosial. Misi ini harus diseimbangkan tanpa meninggalkan profesionalisme,” pungkasnya.
Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien mengatakan, pihaknya selama ini menjalankan misi profesional dan sosial yang sudah dibebankan oleh Pemprov Jatim.
Diantaranya adalah melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar ketika terjadi pandemic Covid 19 atau saat hari besar.
Langkah itu dilakukan untuk menjaga perekonomian, agar tidak terjadi panic buying, yang membuat harga tidak stabil di pasaran.
“Kami selama beberapa tahun mendapatkan penugasan untuk terus bersama-sama mengendalikan inflasi pada saat kenaikan harga luar biasa. Pada tahun 2020 lalu kita mensupport PWU untuk membentuk lumbung pangan saat Covid 19 agar tidak terjadi panic buying dan harga stabil karena kesediaan barang yang cukup,” katanya.
Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi.
“Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” jelasnya.
Untuk diketahui, diskusi panel BUMD Outlook 2025 dipimpin langsung moderator Anang Cak Bro dari InewsTV dan diikuti sejumlah narasumber, praktisi dan panelis kompeten. Seperti Kepala Biro Perekonomian Aftabuddin Rijaluzzaman, Dirut PT JGU Mirza Muttaqien, Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha, Dirut PT Petrogas Jatim Utama Dwi Budi Sulistyana dan Pakar Ekonomi Imron Mawardi. Nang
