Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad
Foto : Dokumen Setwan DPRD Jatim
SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengkritik kondisi Jatim yang tak punya Bank Syariah, padahal Jatim menjadi provinsi penggerak ekonomi syariah.
“Ini kan enggak boleh hanya sekadar menjadi wacana. Enggak boleh hanya sekadar menjadi gimmick politik saja,” katanya saat membuka diskusi BUMD Outlook 2025 bertema Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama PAD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Rabu (12/6/2024) yang digelar Pokja Wartawan DPRD Jatim(Pokja Indrapura)
Sadad lebih jauh mengatakan bahwa realita ini menjadi paradoks, dengan masyarakat dengan pemeluk Islam yang besar justru tak sukses mendirikan Bank Syariah, ” Kalaupun ada hanya berstatus Unit Syariah dibawah Bank Jatim. Ini jelas Paradoks,” lanjut politisi Gerindra ini.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Aftabuddin Rizaluzzaman, jajaran direksi dari 8 BUMD milik Pemprov Jatim, serta mahasiswa, Sadad menguraikan meski Jatim bertahun-tahun menjadi tuan rumah konvensi ekonomi syariah tapi tidak ada upaya memiliki Bank Umum Syariah. Yang mengenaskan, ketika Jatim mendesakkan agar segera dibentuk bank umum syariah dengan memisahkan (spin-off) anak unit usaha syariah Bank Jatim, di tengah perjalanannya usaha ini malah dipatahkan oleh Pemprov Jatim sendiri.
“Penyertaan modal untuk membuat bank umum syariah itu kan dibatalkan oleh Gubernur Jatim. Menurut saya ini kan satu hal yang secara policy, pikiran-pikiran ini harus nyambung,” kata Sadad.
Padahal Jatim selalu menyebut dirinya adalah pionir ekonomi syariah, namun realitanya jauh dari yang diomongkan.“Kan ke mana-mana kita ngomong Jatim pionir ekonomi syariah, tapi bank itu masih unit usaha syariah statusnya, bukan bank umum syariah,” sambungnya.
Unit usaha syariah dan bank umum syariah, jelas pria yang akrab disapa Gus Sadad itu, disebutnya beda levelnya, beda kelasnya. “Artinya, apa yang mau kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita mau jadi provinsi pelopor ekonomi syariah, tapi bank umum syariah miliknya Jatim kita enggak punya. Sudah kita bikin Perda-nya, enggak jalan juga,” tegasnya.
Apa yang disampaikan ini , kata Sadad adalah bentuk dari otokritik untuk DPRD Jatim juga, bukan semata mengkritik Pemprov Jatim. “Ini ya kritik buat kita juga, karena Jatim, DPRD, unsur penyelenggara pemerintahannya,” ucapnya.
Secara umum Sadad setuju peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim perlu diperkuat agar bisa memberi kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sadad berharap BUMD benar-benar bisa menjadi bukan sekadar penyumbang PAD tapi best practice, bagaimana pemerintah mengelola sumber-sumber pendapatan dari unsur dana yang dipisahkan. Nang
