APPKSI Desak Polri Tertibkan Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun

- Editor

Senin, 1 Juli 2024 - 18:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM : Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Arief Poyuono mengatakan, pabrik Kelapa Sawit tanpa kebun menjadi polemik karena asal usul sawit yang diberikan menjadi semakin ambigu dengan menjamurnya PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tanpa kemitraan.

” Bukannya membuat petani sawit semakin untung, justru menciptakan banyak kerugian bagi petani plasma. Sebab, PKS tanpa kebun malah memberi peluang terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar milik perkebunan sawit yang bermitra dengan petani plasma,” kata Arief dalam keterangannya tertulis, Senin (1/7/24).

Arief menyebutkan, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) mendesak Presiden Jokowi dan Polri untuk menertibkan PKS tanpa Kebun inti atau tanpa kemitraan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

APPKSI mendesak agar pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap PKS tanpa kebun inti atau tanpa kemitraan.

Arief menjelaskan, agar pemerintah untuk kembali mengkaji ulang pabrik sawit tanpa kebun inti dari daftar perusahaan yang bisa dibuka dan jika melenceng dari ketentuan langsung menindaknya dengan menutupnya.

Baca Juga :  Pangkoopsud I  Hadiri Malam Penganugerahan Hoegeng Award 2024

Arief mengaku, PKS tanpa kebun ini *seringkali berdiri di dekat PKS yang bermitra dengan petani plasma atau pekebun swadaya.

” Kehadirannya mengganggu PKS bermitra karena mengambil TBS (Tandan Buah Segar) dari plasma dan pekebun bermitra, tanpa memenuhi syarat memiliki bahan baku minimal 20 persen dari kebun sendiri seperti yang diatur dalam standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan EUDR (European Union Delegated Regulation),” kata Arief dalam keterangan tertulis,Senin (1/7/24).

Arief menyebutkan, masalah lain yang dihadapi oleh industri sawit, yaitu PKS brondolan.”PKS brondolan berdiri dekat pabrik yang sudah ada dan menyebabkan pemindahan brondolan, yang berpotensi mempengaruhi produksi CPO (Crude Palm Oil) dan harga TBS pekebun,” ungkap Arief.

Menurut Arief, PKS brondolan juga dapat menghasilkan CPO dengan kadar asam tinggi, yang dianggap sebagai limbah dan bukan sebagai produk utama.

Baca Juga :  Pangkoopsud I  Hadiri Malam Penganugerahan Hoegeng Award 2024

“Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi CPO secara keseluruhan dan memunculkan masalah baru di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat hukum Universitas Andalas Agung Hermansyah menilai bahwa harus ada ketegasan dari pemerintah terkait PKS tanpa kebun yang memberi peluang terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar milik
“Dan ini, salah paham terhadap regulasi tersebut seperti Kemitraan inti plasma perusahaan nyediain pabrik, tapi kebunnya milik masyarakat,” ucap Agung kepada awak media, Senin (1/7/24).

Agung menilai pada dasarnya kalau pabriknya ilegal dan tanpa izin dan mengancam lingkungan .
Selain itu, kata dia, penertiban itu dilakukan oleh pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan izin

” Jadi harus dilakukan kerjasama pihak kementerian terkait dengan Polri agar bisa menertibkan pelaku PKS,” jelasnya.@wag

Berita Terkait

Pangkoopsud I  Hadiri Malam Penganugerahan Hoegeng Award 2024
Kaskoopsud I Hadiri Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera
Surat Tugas Dari DPP Partai Demokrat Jadi Spirit Bacabup KH. Kholilurrahman Maju Ke Pilkada Pamekasan 2024
Korlap Aksi Berang, Demo Pelaku Seni Tuntut Terbitkan Perbup Hiburan Tak Ditemui PJ Bupati Pamekasan
Cegah Judi Online, Polres Ciko Perkuat Patroli Siber
Baleg DPR-RI Achmad Baidowi Akan Upayakan Insentif Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Guru Ngaji dan Madin Pamekasan
Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pegawai Kejari Tanjung Perak Jalani Tes Urine
KMAK Jember Desak KPK Keluarkan Surat Bebas Korupsi Untuk Gus Fawait

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 12:05 WIB

Pangkoopsud I  Hadiri Malam Penganugerahan Hoegeng Award 2024

Selasa, 9 Juli 2024 - 20:21 WIB

Kaskoopsud I Hadiri Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera

Senin, 8 Juli 2024 - 21:55 WIB

Surat Tugas Dari DPP Partai Demokrat Jadi Spirit Bacabup KH. Kholilurrahman Maju Ke Pilkada Pamekasan 2024

Senin, 8 Juli 2024 - 19:08 WIB

Korlap Aksi Berang, Demo Pelaku Seni Tuntut Terbitkan Perbup Hiburan Tak Ditemui PJ Bupati Pamekasan

Senin, 8 Juli 2024 - 03:20 WIB

Cegah Judi Online, Polres Ciko Perkuat Patroli Siber

Minggu, 7 Juli 2024 - 08:50 WIB

Baleg DPR-RI Achmad Baidowi Akan Upayakan Insentif Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Guru Ngaji dan Madin Pamekasan

Kamis, 4 Juli 2024 - 19:32 WIB

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pegawai Kejari Tanjung Perak Jalani Tes Urine

Rabu, 3 Juli 2024 - 07:17 WIB

KMAK Jember Desak KPK Keluarkan Surat Bebas Korupsi Untuk Gus Fawait

KANAL TERKINI

KANAL KEDIRI

Mas Dhito Hadir Semangati Peserta Dholo KOM 2024

Sabtu, 13 Jul 2024 - 23:15 WIB

KANAL KEDIRI

520 Pesepeda Siap Taklukan Kelok Sembilan dan Tanjakan Gigi Satu

Sabtu, 13 Jul 2024 - 22:16 WIB