Namun, tambah Jokhanan, kompensasi yang dangkal tentu tidak cukup untuk menyelesaikan semua masalah. “Selain kerugian materiil, kompensasi juga berupa bantuan dalam bentuk lain, seperti pelatihan keterampilan baru, bantuan modal usaha, atau jaminan pekerjaan. Bentuk kompensasi yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan nelayan,” jelasnya.
Proses penentuan dan penyaluran kompensasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan perwakilan nelayan. Hal ini untuk menghindari kecurigaan dan memastikan bahwa kompensasi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Dan Kompensasi ini, kata Jokhanan, hanyalah solusi jangka pendek.
“Untuk mengatasi masalah secara fundamental, perlu ada upaya untuk mengembangkan sektor alternatif yang berkelanjutan. Ingat lho, ini soal rezeki. Soal hajat hidup,” kata Jokhanan.
Kompensasi yang Tepat
Lebih jauh, ia pun mencoba memberi gambaran kompensasi yang diberikan kepada nelayan. Pertama, kata dia, kompensasi finansial langsung. Lalu membantu nelayan untuk memulai usaha baru, pemberian asuransi, memberikan pelatihan keterampilan baru, pembinaan dalam bidang manajemen usaha dan pemasaran, penyediaan fasilitas umum yang mendukung kegiatan usaha, bahkan jika diperlukan, merelokasi nelayan ke lokasi yang lebih aman dan produktif untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan.
“Agar kompensasi yang diberikan benar-benar efektif, perlu melibatkan nelayan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kompensasi. Tanyakan langsung kepada mereka bentuk kompensasi apa yang paling mereka butuhkan dan efektif. Lalu pastikan proses penentuan dan penyaluran kompensasi dilakukan secara transparan dan akuntabel,” terang Jokhanan.
Hal yang tak kalah penting, lanjut dia, lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana kompensasi yang diberikan telah mencapai tujuannya. Evaluasi ini dapat melibatkan wawancara dengan nelayan, analisis data, dan studi kasus.
“Integrasikan program kompensasi dengan program pembangunan lainnya yang relevan, seperti pengembangan kawasan pesisir, pengelolaan sumber daya laut, dan pemberdayaan masyarakat. Atau hal lain yang tujuan utamanya mensejahterakan,” tutup Jokhanan. (Tim)
