SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Santer adanya isu Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kepala Desa Mlirip Rowo, Mamok Widodo segera bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi dengan RT/RW, perangkat desa, BPD, LPMD. Dalam forum rapat itu Mamok juga menghadirkan Dinas Sosial Sidoarjo.

Mamok berharap, dengan mendatangkan semua unsur lembaga desa, bantuan yang telah dikucurkan ke warga itu tepat sasaran. Pihaknya mengatakan, kalau Bansos yang ada di Desa Mlirip Rowo ini tidak tepat sasaran alias ada manipulasi dari stafnya sendiri.

“Kami mengundang panjenengan semua Ini, bertujuan agar Ketua RT/RW ini pandai, karena saya dapat laporan kalau penyaluran bantuan tersebut masih ada unsur KKN, padahal warga yang lebih membutuhkan masih banyak. Dumeh Lurahe gaptek, di bujuki terus,” kata Mamok, Selasa (7/8/2024) malam.

“Ada cerita, pernah saya pribadi mengembalikan uang sebanyak Rp75 juta, saat itu ada Monev tapi semua laporan dianggap tidak sah, pyur kesalahan itu dari staf saya. Nah, entah bagaimana ceritanya kok bisa salah, karena saya sendiri ini gaptek,” lanjutnya.

Untuk itu dirinya berharap kinerja di Pemdes Mlirip Rowo ini dapat memberikan pelayanan dengan baik.

“Artinya kita adalah pelayan masyarakat, kita dedikasikan diri kita sebagai pengabdi kepada masyarakat. Sengaja kami menghadirkan Dinsos dan Ketua Baznas Sidoarjo bertujuan untuk mensosialisasikan teknis pengajuan bantuan dan status sosial warga apa yang tidak dapat bantuan khususnya warga tidak mampu, banyak laporan masuk, daftar KPM baru hingga setahun tidak realisasi,” sambung Mamok.

Sementara Administrator database Dinas Sosial Sidoarjo Dewi Yulianah, memaparkan tentang kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Ia menganalogikan, misalnya dalam KK pekerjaannya itu petani, pasti tidak dapat bantuan karena petani itu orientasinya orang yang punya lahan, beda dengan buruh tani, terus ada lagi, seorang guru honorer di TK yang seorang single parent, karena statusnya guru biar bagaimanapun tidak dapat bantuan, pasti di tolak jadi harus merubah dulu status yang ada di KK, kalau itu statusnya ibu rumah tangga single parent pasti dapat bantuan.

Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Misbachul Munir, memastikan kalau pelayanan di instansi yang di pimpinnya sekarang sudah optimal.

“Kalau orang miskin itu dapat mengajukan bantuan ke Dinas Sosial, agar dapat bantuan dari pemerintah, sebab Dinsos adalah kepanjangan tangan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia, yang mempunyai otoritas penyaluran bantuan,”tuturnya.

“Kadang orang miskin itu tidak berani mengajukan bantuan, maka itu tugasnya perangkat desa dan RT RW, agar Dinas Sosial dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran,” kata dia.

Dia juga memastikan warga bebas bertanya kepada Dinsos langsung melalui layanan WhatsApp umum milik Dinsos atau melalui perwakilan yang ada di kecamatan.

“Untuk itu panjenengan bisa mencatat nomor WA Dinsos Sidoarjo langsung, agar dapat berkomunikasi dengan petugas kami. Sering kali terjadi di masyarakat itu, ketika KPM itu sudah meninggal dunia diteruskan oleh keluarga yang lain, harusnya data KPM itu beralih ke kepada warga miskin yang lain, ada lagi, kaya tapi pura-pura miskin,” pungkas Misbah. (Irwan_kanalindonesia.com)