JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Langit Jombang yang sejuk di awal musim penghujan seolah tak mampu meredam tensi politik yang kian memanas. Pilkada Jombang 2024 sedang berada di titik krusial. Tahapan pengundian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang menjadi panggung besar bagi dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing ketat. Di tengah gemuruh janji-janji yang bersahutan, sebuah sosok yang tak biasa turut mencuri perhatian.

Di antara hiruk-pikuk suasana pengundian nomor urut itu, diduga salah seorang kepala desa (kades) dengan langkah ringan dan penampilan yang mencolok, tampak hadir di barisan pendukung salah satu pasangan calon. Mengenakan buf yang menutupi sebagian wajahnya, kacamata hitam yang tak biasa, serta topi koboi yang menambah kesan misterius, sang kades terlihat berusaha mengelabui pengawas pemilu yang berjaga.

Namun, sorotan mata tajam para hadirin tak bisa menipu, kehadirannya menjadi buah bibir yang tak terelakkan.

Dalam suasana penuh euforia politik itu, pasangan Mundjidah-Sumrambah menggelar janji di hadapan publik. Program yang mereka canangkan terkesan seolah menjadi angin segar bagi para rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Sumrambah, sang calon wakil bupati nomor urut satu, dengan penuh keyakinan menegaskan komitmennya untuk menaikkan insentif bagi RT dan RW.

“Kami ingin Jombang ini lebih baik. Jaminan kesehatan nasional (JKN) akan kami realisasikan sepenuhnya. Pemerintahan ini akan tumbuh kuat dan berkembang,” ujar Sumrambah di tengah tepuk tangan riuh para pendukungnya.

Seakan tak mau kalah, pasangan Warsubi-Warsa yang mendapatkan nomor urut dua, dengan cepat merespon. Dalam pidato sambutannya yang singkat namun penuh kejutan, Warsubi menyatakan programnya yang bahkan lebih ambisius, memberikan insentif yang luar biasa besar bagi para RT dan RW.

“Lima juta per RT per bulan, bisa digunakan untuk tunjangan dan operasional,” seru Warsubi, memantik decak kagum sekaligus tanda tanya di kalangan hadirin.

Namun, di balik suasana yang penuh janji manis itu, ada satu hal yang tak luput dari perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang. Ketua Bawaslu Jombang, David Budianto, menanggapi kehadiran kades dari salah satu kecamatan di Jombang yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon. David dengan tegas mengingatkan pentingnya netralitas bagi kepala desa dalam kontestasi politik seperti ini.

“Kami memperingatkan agar para kades tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Kehadiran seorang kepala desa dalam acara politik seperti ini bisa dianggap melanggar undang-undang desa, yang mengatur bahwa kepala desa harus netral,” ujar David dengan nada penuh peringatan.

Meski acara ini merupakan bagian dari tahapan resmi yang difasilitasi KPU, David menekankan bahwa janji-janji yang disampaikan oleh para calon bupati dan wakil bupati harus tetap sesuai dengan aturan.

“Ini forum resmi, jadi selama kegiatan ini berjalan dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh KPU, kami tidak memiliki masalah,” tambahnya.

Namun, David juga mengingatkan bahwa jeda waktu dua hari sebelum kampanye resmi dimulai adalah masa yang sangat rawan untuk terjadinya pelanggaran. Ia meminta para calon bupati dan tim suksesnya untuk menahan diri dari kampanye terselubung.

“Nomor urut sudah ditetapkan, tapi kampanye belum boleh dimulai hingga jadwal resmi. Jika ada yang melanggar, terutama terkait alat peraga kampanye (APK), kami akan bertindak tegas,” ujarnya.

Soal kehadiran kades yang diduga mendukung salah satu pasangan calon, David mengaku belum mendapatkan informasi lengkap. Namun, ia menegaskan bahwa jika terbukti, hal ini bisa berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap undang-undang desa.

“Undang-undang desa dengan jelas mengatur netralitas kepala desa dan perangkatnya. Mereka adalah pelayan masyarakat, bukan bagian dari politik praktis,” pungkas David, menutup perbincangan.

Di tengah aroma pilkada yang semakin menyengat, kehadiran sang kades bak angin misterius yang memicu polemik baru. Netralitas kepala desa kini menjadi sorotan. Seperti perahu di tengah lautan, pilkada Jombang terus berlayar, namun gelombang dan badai politik tampaknya belum akan surut dalam waktu dekat.(Daiz)