Tatib Soal Seragam dan Kehadiran Fisik Anggota DPRD Jatim dalam Hearing dan Paripurna, Sulidaim : Jangan hanya tanda tangan saja yang hadir

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Tatib DPRD Jatim sedang digodog oleh Pansus Tatib DPRD Jatim. Ada dua hal yang menarik untuk dikulik yaitu tentang kehadiran dan baju dinas anggota dewan. Keduanya ternyata juga menjadi sorotan dari sejumlah anggota DPRD Jatim. Soal kehadiran misalnya, Anggota DPRD Jatim kedepan tidak lagi diperbolehkan mengikuti Sidang Paripurna melalui online atau daring.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN Suli Da’im menyambut baik dibuatnya tatib dengan tujuan agar kinerja Dewan lebih baik sesuai harapan rakyat,
“Saya setuju tatib ini memperbaiki citra dewan Jatim yang sedang terpuruk,’ ungkap Sulidaim, Senin (30/9/2024)
Politisi yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019 mengatakan dirinya setuju dengan rencana jumlah baju dinas DPRD Jatim yang sekarang hanya 3 , yaitu Jas, PKJ dan Batik saja,” Bagus kan biar gak terlalu banyak baju resmi. Lagian bagus juga untuk menghemat anggaran. Biar untuk program masyarakat saja,” ungkapnya.
Terkait kehadiran , Suli menyebut kehadiran fisik sangat penting untuk menyelesaikan masalah rakyat, “Menyangkut menyelesaikan persolan dan membangun sebuah komitmen akan kepentingan-kepentingan masyarakat yang disampaikan ke DPR,” tambahnya.
Karenanya Tatib itu harus mencerminkan wakil rakyat dengan kehadiran secara fisik, ” Apalagi untuk urusan pengambilan keputusan harus hadir fisik, jangan cuman tanda tangan. Itupun kita gak tahu tanda tangannya asli atau diwakilkan,” tandasnya.
Sementara itu anggota Pansus Tatib DPRD Jatim Lilik Hendarwati soal seragam ini sedang digodog oleh Pansus.
“Periode yang lalu kan boleh ikut secara online, berdasar kesepakatan. tapi sekarang kan sudah tidak ada Covid lagi. Maka untuk Paripurna harus kehadiran fisik,’ kata anggota Fraksi PKS ini.
Menurut Lilik menjadi pertanyaan saat Paripurna apakah quorum harus dengan kehadiran fisik juga, “Sebab pada periode lalu, tanda tangannya ada tapi orangnya gak ada, bilang nya di ruang fraksi, ruang komisi. Tapi kita kan gak tahu. Jadi ini harus jelas,” tambahnya.
Sejujurnya Lilik malu , karena Paripurna itu penting dan dilihat oleh banyak kalangan, seperti pihak eksekutif, atau bahkan Mahasiswa yang datang menyaksikan, “Kalau melihat secara etika kok gak etis rasanya,” pungkasnya Nang