JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Kabar kurang sedap terkait acara pertemuan Kepala Desa (Kades) se Jombang, Jawa Timur, di hotel green red, pada Kamis 24 Oktober 2024 kemarin, kini mulai terungkap.

Informasi soal adanya dugaan pengarahan kades pada acara tersebut, kini terjawab sudah. Ini menyusul salah satu peserta mengungkap detail kegiatan yang diadakan oleh pihak lembaga tertentu.

Khairurroziqin Kades Sambong, Kecamatan Jombang menjelaskan, bahwa dirinya memang mendapat undangan via WhatsApp (WA), dari panitia yang memang dalam undangan tersebut, semula mengatasnamakan asosiasi kepala desa (AKD).

Namun dalam pelaksanaannya, acara tersebut, berubah menjadi kegiatan silahturahmi PKD Jawa Timur.

“Ya ikut karena diundang. Acaranya PKD Provinsi, paguyuban kepala desa. Jadi yang awalnya itu ada AKD, ada Papdesi, ada lembaga-lembaga yang lain, untuk menaungi desa. Dan di tahun 2024, ada PKD, itu rujukan dari AKD, atau lembaga yang lain,” katanya, Jum’at 25 Oktober 2024.

“Kegiatannya kunjung silahturahmi, dan doa bersama. Jadi pada saat bulan berapa itu, kita dikumpulkan sama PKD itu di Surabaya, di hotel apa itu, lah itu sekarang dari PKD Provinsi menuju ke Kabupaten-kabupaten,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, tidak ada pengarahan terkait dukungan, soal pilihan bupati dan pilihan gubernur.

“Intinya itu dalam pertemuan tidak ada sama sekali seperti yang ada diberitakan, untuk urusan pilbup, Pilgub, juga gak ada pengarahan,” tuturnya.

Meski demikian ia mengaku undangan yang ia terima berupa undangan tidak resmi, hanya undangan via WA. Dan undangan itu berasal dari tim pemenangan atau relawan pasangan salah satu paslon di Pilbup Jombang.

“Undangannya menang via telpon (WA), dan memang yang menjadi tim, atau penyambut, dari PKD Kabupaten Jombang, memang kebanyakan dari timnya pak WarSa,” katanya.

“Dan memang dalam kegiatan itu tidak ada pembahasan pemenangan paslon pilbup atau pilgub. Tapi ya memang itu kebanyakan panitia dari tim WarSa dan memang mereka komunikasi untuk kita diminta hadir,” ujarnya.

Ketika ditanya, mengapa undangannya tidak resmi tapi hanya melalui WA. Ia pun menjelaskan bahwa memang undangan tidak resmi. “Intinya memang undangan lewat WA, gak ada via tertulis, dan itu memang gak resmi. Dan kegiatan itu memang hp tidak boleh dibawa, dan acara tertutup,” tuturnya.

Ia pun menegaskan, bahwa pelarangan membawa handphone ini dikarenakan panitia menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, karena saat ini memang masa kampanye pilbup maupun pilgub.

“Ya memang untuk mengindari pelintiran dan hal yang gak diinginkan, sehingga alat komunikasi kita dikumpulkan, mungkin loh ini ya,” katanya.

Sementara itu, Jagat Putradona, komisioner Devisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Jombang mengaku bila dari informasi yang ia terima, kegiatan kades di green red memang diduga terkait dengan politik.

“Kami mendapat informasi awal lewat sosial media Bawaslu, bahwa ada kepala Desa terundang, informasinya pertama itu, dan tempatnya di green red Hotel,” ujarnya.

Maka, sambung Jagat berdasarkan informasi awal tersebut pihaknya melakukan penelusuran, sebagai bentuk pencegahan. Dengan melakukan koordinasi pengawasan dan pencegahan pelanggaran.

“Informasi yang kami dapatkan memang ada kegiatan, dan pihak resepsionis (hotel) mengatakan kegiatan relawan, maka hal itu menjadi bentuk kewaspadaan bagi kami,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kades di Jombang ikuti pertemuan tertutup berbau politik di hotel green red.

Diduga para kades ini mengikuti undangan pertemuan dengan tim pemenangan pasangan calon (Paslon), peserta pilkada.

Pertemuan di ruang Chrysan dengan kapasitas 200 orang itu, dilakukan secara tertutup. Hanya khusus bagi tamu undangan yang diperbolehkan untuk masuk ke are ruangan itu.(Elo)