“Ini menjadi bagian penting untuk membreakdown bagaimana Sistem Pemerintahan yang bersih bebas korupsi sekaligus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan. Dan terbukti bahwa di kepemimpinan kami, Jatim menjadi satu-satunya provinsi mendapatkan penghargaan dari KemenPAN RB,” tegas Khofifah.
“Saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak berada pada ruang hampa. Jadi seluruh yang kita lakukan sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah, ada regulasi undang-undang yang mengatur, undang-undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Ada kewenangan kabupaten/ kota yang harus dijaga,” tegasnya.
Regulasi itu harus dipahami oleh seluruh kandidat bagaimana sesungguhnya mekanisme kewenangan antara bupati, Walikota, Camat, kepala desa, kemudian Gubernur, wakil gubernur, sampai dengan pemerintah pusat.
“Tahun 2023 kemarin untuk IGA dari Kementerian Dalam Negeri Pemprov Jawa Timur oleh Kementerian dalam negeri disampaikan bahwa inilah Provinsi paling inovatif jadi semua tidak berada pada ruang hampa kawan-kawan,” tegas Khofifah.
“Jadi kalau kemudian ada indikator-indikator yang kemudian kita mendapatkan skor tertentu maka itu sesuatu yang saya ingin menyampaikan bahwa ada proses yang kami lakukan, ada keseriusan yang kami lakukan dan ada proses yang kita bangun sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen kita untuk berbenah, komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik itu baru satu sisi, dan birokrasi kita harus berdampak” ujarnya.
Tidak hanya itu, Khofifah juga menjelaskan bagaimana kewenangan hubungan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota. Dari semua sistem yang sudah dilakukan, yang paling sederhana adalah membuat whatsapp group.
Selayaknya ada grup WA antar gubernur se Indonesia yang dipimpin langsung oleh Mendagri, di Jatim Khofifah juga membuat jaringan komunikasi WA grup dengan bupati walikota se Jatim. Namun sayangnya ada satu kepala daerah yang tidak mau untuk masuk dalam grup tersebut.
“Jika ada yang urgen saya biasanya langsung share itu di group bupati walikota. Anytime. Tapi di perjalanan ini ada seorang kepala daerah yang tidak mau masuk dalam grup. Sehingga untuk koordinasi yang seperti ini juga menjadi terkendala, padahal setelah berganti kepala daerah, yang baru mau masuk di dalam grup. Jadi sebetulnya koordinasi yang sangat simpel itu sebetulnya di WhatsApp tapi ternyata tidak sesederhana itu, karena ada yang tidak berkenan masuk di dalam grup, sehingga menjadi kendala untuk bisa meneruskan koordinasi-koordinasi secara menyeluruh,” urai Khofifah.
Di sisi lain, Emil Dardak menjelaskan bahwa yang namanya birokrasi berdampak berhasil dicapai Jatim dengan bukti menghasilkan ratusan penghargaan.
“Birokrasi yang bagus itu harus membawa hasil. Penghargaan yang kami peroleh itu karena ada hasilnya dan angkanya itu riil,” tegas Emil.
Pihaknya bersyukur debat malam hari ini terang benderang dan angka maupun data tersampaikan dengan jelas dari apa yang sudah dikerjakan.
“Alhamdulillah mudah-mudahan pilkada ini prosesnya konstruktif dan produktif. Kami berharap sekali lagi proses kampanye Pilkada ini menjadi momen untuk menceritakan cerita di balik layar yang mungkin kadang kurang begitu viral kalau masuk ke dalam medsos,” tutur Emil.
“Tapi kemudian malam hari ini jadi terang benderang saat bisa kemudian mengklarifikasi hal-hal yang menjadi pertanyaan. Dan Bismillah mudah-mudahan cita-cita kita gerbang baru Nusantara bisa terwujud,” pungkasnya.
