SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Debat Pilgub Jatim ke dua harus diakui menarik dan seru. lebih hidup dengan penampilan tiga kontestan Luluk Lukman paslon no 1, Khofifah Emil paslon nomer 2 dan Risma Gus Hans. Dengan Tema “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur”.
Jika melihat dari regulasi yang berlaku terkait Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, dalam debat tersebut terlihat sekali paslon yang paham dengan regulasi ini, dan paslon yang asbun atau sekedar ingin tampil pintar padahal tidak menguasai masalah atau agar terlihat bisa menjawab pertanyaan dengan baik, atau bisa memojokkan lawan bicara tanpa memikirkan jawaban. Tanpa Tahu pernyataan itu bisa dijalankan tanpa menabrak aturan.
Secara background ada 2 paslon dengan pengalaman latar belakang pernah memimpin sebuah daerah yaitu Khofifah Emil sebagai Petahana, dan Risma yang pernah menjadi Walikota Surabaya. Sedang Luluk Lukman tidak memiliki pengalaman memimpin sebuah daerah tapi pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dapil Jawa Tengah.
Paslon nomor urut 02 Khofifah Emil sebagai petahana mau tidak mau di debat kali ini menjadi sasaran empuk bagi kompetitor untuk mengevaluasi kinerja mereka selama memimpin Jawa Timur periode 2019-2024. Upaya untuk menguliti kesalahan paslon no 2, gencar disampaikan oleh paslon lain. Secara prosentase Luluk Lukman lebih banyak menguliti dengan keras Khofifah Emil dibanding Risma Gus Hans. Bahkan lawan terkesan membabi buta dan enggan mengakui prestasi dan kinerja petahana yang telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Namun Khofifah Emil tidak merespon berlebihan dan lebih memilih menjawab dengan data dan fakta.
Cagub Jatim nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa ditemui usai acara menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ketika menjadi pemimpin bukan berada di ruang hampa. Oleh karena itu berbagai capaian dan prestasi Pemprov Jatim yang diperoleh selama dia pimpin itu juga berdasarkan dari berbagai indikator yang dirumuskan oleh instansi terkait. Ketum PP Muslimat NU itu mencontohkan MCP (Monitoring Center for Prevention) atau segala hal yang berhubungan dengan pencegahan korupsi, indikatornya sudah dibikin oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dan Jawa Timur mendapatkan skor 92, sedangkan nasional mendapatkan skor 75. “Jadi kalau kemudian ada indikator indikator yang kemudian kita mendapatkan skor tertentu, maka itu suatu yang saya ingin menyampaikan bahwa ada proses yang kami lakukan, ada keseriusan yang kami lakukan dan ada proses yang kita bangun sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen kita untuk berbenah. Komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Itu baru satu sisi,” ungkap Khofifah.
