PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Rapat paripurna DPRD Ponorogo diwarnai sorotan-sorotan dari 6 Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 yang tengah disusun eksekutif, Senin (4/11/2024).

Dari 7 fraksi yang duduk di kursi dewan, hanya enam yang hadir secara langsung dan menyampaikan catatan-catatan dan sorotan terkait Raperda APBD 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp.2,3 triliun.

Dwi Agus Prayitno, ketua DPRD Ponorogo mengatakan ada satu fraksi yang tidak hadir langsung dalam penyampaian pendapat umum.

“Ada satu yang tidak hadir langsung yaitu fraksi Demokrat karena ada giat partai di Jakarta bersama ketua umumnya, tetapi pandangan umumnya sudah disampaikan melalui pimpinan,”ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa fraksi-fraksi yang ada di DPRD tersebut secara keseluruhan menyetujui pembahasan Raperda tersebut dilanjutkan dalam pembahasan. Tetapi, dia tak menampik adanya beberapa catatan yang dialamatkan ke eksekutif untuk selanjutnya dijawab pada Kamis mendatang.

Dwi Agus mencontohkan, fraksi Nasdem banyak memberi catatan terkait rencana alokasi bantuan LKSA tahun 2025 dan prioritas pembangunan fisik.

“Fraksi Nasdem tadi mencermati banyak hal tadi, ada sekitar 7 atau 8 tadi. Seperti LKSA, Permendagri tadi, sampai pembangunan fisik yang tertuang di nota keuangan yang telah disampaikan kamis kemarin,”tambahnya.

Selain itu, para fraksi juga kembali menyoroti implementasi Permendagri no.15 tahun 2024 tentang penyusunan penyusunan APBD dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang pada rapat paripurna sebelumnya sudah disinggung oleh para fraksi.

“Dari beberapa fraksi ini menyoroti tentang bagaimana adanya ketentuan dalam Permendagri no.15 tahun 2024 tentang penyusunan APBD dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang kemarin sudah disinggung,”ungkapnya.

Meskipun seluruh pandangan umum fraksi sudah disampaikan, Dwi Agus rupanya mengatakan tidak semua sorotan maupun catatan disampaikan dalam rapat tersebut.

Diapun meyakinj bahwa kedepan dalam pembahasan Raperda APBD 2025 ini akan dibentuk sebuah Pansus.

“Masih ada tadi yang belum disampaikan seperti retribusi parkir berlangganan itu ya. Tetapi saya yakin kedepan akan dibentuk sebuah Pansus dalam hal ini karena angka-angkanya pasti berubah,”tutupnya. (Imam_kanalindonesia.com)