SURABAYA KANALINDONESIA.COM  – Masih ramainya perbincangan dan sekaligus tuntutan agar sistem penerimaan siswa baru dengan pola Zonasi serta kurikulum Deep Learning  mendapat perhatian

Soal Zonasi  Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim, mengakui   dari awal Zonasi ini memang kontroversial. Meski dia menilai semangatnya  sangat bagus agar anak-anak  bisa sekolah di lingkungannya , namun pada prakteknya justru menimbulkan kegaduhan. Salah satunya pemerintah belum menyiapkan Posisi sekolah itu di lingkungan perumahan -perumahan itu.

“Taruhlah di Surabaya, bayangkan di SMA itu aja ngumpul semua di komplek. Gimana anak yang di Demak sama Tandes itu. Di sana enggak ada sekolah SMA negeri. Seumur hidup mereka tidak akan bisa masuk sekolah negeri.”katanya dikonfirmasi, Senin (18/11/2024).

Menurutnya, dari awal pihaknya  pernah menyampaikan bahwa harus ada formula baru dalam PPDB SMA itu. Misal dengan mengembalikan pada sistem lama menggunakan NEM dan kembali ada UN atau EBTA.

“Kita kembalikan kepada  EBTA, nilai EBTANAS ya, nilai EBTA, nilai evaluasi belajar akhir atau nasional . Karena mungkin itu cara-cara satu-satunya untuk kemudian bisa adil dalam memasukkan anak,” katanya

Bagi politisi PAN ini, tentu harus ada kajian yang pasti seperti apa yang ideal.

“Saya belum bisa memberikan kesimpulan karena belum tahu persis kan bagaimana formasi yang tepat. Itu kan harus melibatkan banyak biaya untuk mengkaji secara akademik, secara pemangku kepentingan di sekolah itu untuk kira-kira formula yang pas di dalam memberikan proses PBDP itu,” kata Suli

Sementara saat ditanya terkait rencana kurikulum Deep Learning oleh Kemendikbudristek, Suli mengatakan  belum mendapat informasi detil.

“Saya belum mendapatkan secara detil terkait dengan rencana Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengganti teori kurikulum merdeka menjadi deep learning, atau Deep Learning ini menjadi tambahan kurikulum ” ujar Suli Daim.

Dikatakannya, namun secara garis beras kurikulum deep learning ini memberikan ruang yang jauh lebih besar terhadap proses pembelajaran anak-anak dalam memahami setiap mata pelajaran.

”Jadi, mereka itu tidak sekedar tahu, tapi dia memahami dan bisa memulai. Kemudian melaksanakan sesuai dengan materi yang dia berikan. Jadi, tidak hanya sekedar dalam angan abgan dan bayang- bayang tapi faktual dalam setiap aplikasi kehidupan keseharian,“  jelasnya.

Meski belum  paham secara keseluruhan belum tahu persis, tetapi tetap mengapresiasi bahwa upaya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini melakukan perubahan terhadap kurikulum pembelajaran.

Menurutnya, persoalan kurikulum merdeka itu, persoalan yang berat sekali bagi seorang guru. Guru itu disibukan administratif, sehingga guru ini tidak punya ruang yang banyak untuk  mengeksplor kemampuan anak-anak dalam segi proses belajar mengajar. Tetapi, guru dihadapkan tugas yang harus selesai, karena itu menyangkut persoalan-persoalan lain-lain yang harus dipenuhi oleh seorang guru.

“Jadi, Harapan kita, betul-betul ini nanti memberikan ruang yang luas bagi siswa, memberikan guru juga leluasa di dalam proses mengajar, yang tidak disibukan pada persoalan-persoalan administratif. Walaupun belum terealisasasi. Pak Menteri masih menunggu masukan-masukan dari stakeholder ini terkait dengan pendidikan, bahkan beliaunya juga mengundang seluruh kepala dinas pendidikan. seluruh Indonesia terkait kurikulum deep learning dan terkait PPDB dengan zonasi.” jelasnya.

“Jadi itu yang sekarang masih dilakukan, mungkin dalam waktu dekat, tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi secara jelas terkait dengan kurikulum deep learning yang akan menggantikan kurikulum Merdeka,” tambahnya. nang