CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 terus menjadi sorotan. Kebijakan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR periode sebelumnya.

Anggota DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan bijak dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

“Kenaikan PPN ini tidak mudah, sehingga pemerintah perlu mencari kebijakan yang tepat agar dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Herman.

Herman menyepakati pendekatan yang membatasi kenaikan PPN pada barang-barang mewah, yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berkemampuan. Di sisi lain, pemerintah diharapkan menetapkan kebijakan afirmatif, seperti pajak nol persen untuk kebutuhan pokok, guna melindungi masyarakat yang kurang mampu.

“Yang penting adalah memastikan bahwa kenaikan PPN ini dibarengi dengan penguatan program-program pro rakyat dan insentif lainnya, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, dan dampaknya terhadap perekonomian bisa diminimalkan,” tambahnya.

Herman juga mengapresiasi langkah pemerintah yang disebutnya telah mempersiapkan mitigasi terhadap kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga barang dan jasa. Menurutnya, dengan insentif yang dirancang, dampak negatif jangka pendek dari kebijakan ini dapat ditekan, sekaligus mendorong peningkatan kemampuan fiskal pemerintah.

“Peningkatan fiskal ini nantinya akan menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian bangsa secara keseluruhan,” tutupnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan dengan hati-hati, memastikan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah diminta untuk terus berdialog dengan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan.