BANGKALAN, KANALINDONESIA.COM: Pj. Bupati Bangkalan, Arief M. Edie minta kepada para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bangkalan. Agar terbuka dan mengatakan yang sebenarnya kondisi dilapangan dalam merealisasikan anggaran Dana Desa (DD).

Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Bangkalan saat memberi sambutan pada acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Bangkalan. Digelar di pendopo agung Bangkalan dan dihadiri seluruh Kades atau sekitar 273 kades.

Selain itu, Pj. Bupati Arief juga berharap DD jangan dibagi – bagikan dan tidak boleh melakukan penganggaran belah semangka. Mengapa demikian? Karena menurut informasi, ada proyek – proyek yang turun ke desa – desa, cuma dikasi separuhnya. Kalau menemukan hal seperti itu lahi, siapapun orangnya segera lapor ke kepala daerah.

“Saya berharap pada tahun 2025 nanti, kasus semacam ini jangan terulang lagi. Tolong dijaga betul penggunaan DD untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya, Kamis, (12/12/2024).

Lebih lanjut Pj. Bupati Arief menyampaikan bahwa para kades saat ini memerlukan pencerahan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Sekaitan dengan itu Pj. Bupati Bangkalan menilai acara seperti ini terbilang penting yang harus diikuti para kades di Bangkalan.

“Para kades butuh pencerahan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ” ucapnya.

Tampak hadir sebagai nara sumber anggota Komisi XI DPR RI, R. Imton Amin, Auditor Ahli Utama Irjen Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Pj. Bupati Bangkalan dan Kepala Kanwil Perbendaharaan Prov. Jatim. (sumaryanto_kanalindonesia.com).