SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Slintutan dan tak terbuka ke Media, inilah yang ditunjukkan Pimpinan Komisi B DPRD Jatit saat Hearing dengan Dinas Peternakan Pemprov Jatim usai membahas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang meresahkan peternak Sapi di Jatim.

Entah apa yang ingin dirahasiakan oleh mereka, dua pimpinan yang diwawancarai soal hasil Hearing itu saling lempar tanggung jawab. Seolah sengaja menutup rapat rapat informasi yang dibicarakan.

Wakil ketua Komisi B DPRD Jatim Mochammad Aziz usai rapat mengaku tidak bisa memberikan keterangan karena saat mimimpin rapat dia ijin mengikuti rapat fraksi PAN sehingga detail pembahasan bersama Disnak terkait wabah PMK tidak mengetahui secara detail.
“Kalau saya komentar khawatir tidak sama dengan hasil rapat. Tanya ke Mas Khusni saja sebab dia yang melanjutkan memimpin rapat,” ujar politikus asal Madura saat dikonfirmasi Senin (6/1/2025).
Prilaku aneh Mochammad Asiz ini sungguh patut dipertanyakan, sebab persoalan penting penangan PMK bisa ditinggal seenaknya dan dikalahkan hanya karena ada rapat fraksi.

Senada, Khusni Mubarok wakil ketua Komisi B asal Fraksi Partai Gerindra juga enggan memberikan pernyataan terkait hasil rapat konsultasi dengan Disnak Jatim menyangkut soal wabah PMK Jatim.
“Tadi yang mimpin itu Mas Aziz. Jadi sebaiknya ke Mas Aziz saja,” dalihnya. 

Perilaku serupa juga ditunjukkan Kadisnak Jatim Indyah. Usai rapat saat diwawancarai sejumlah awak media enggan memberikan keterangan terkait perkembangan wabah PMK di Jatim. 

Beruntung masih ada Komisi B lainnya, Oni Setiawan yang berkenan menjawab pertanyaan wartawan. Politisi PDIP in mengatakan bahwa maraknya PMK di Jatim sudah mendapat penanganan cukup baik dari Disnak Jatim. Hanya saja di lapangan masih ada kendala sehingga perlu sinergi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. Selalu saja masalah klasik yaitu anggaran.

“Problem utama ada di anggaran karena ini termasuk rencana non alam sehingga anggaran penanganan yang cukup besar menjadi masalah,” ungkap Oni.
Lagi-lagi pemerintahan pusat yang menjadi kambing hitam, “Kasus PMK bukan hanya di Jatim. Kalau ingin ketahanan pangan terjaga maka pemerintah pusat perlu mengucurkan anggaran insidentil supaya penanganan PMK bisa lebih cepat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk memperketat mobilisasi hewan ternak di daerah perbatasan serta kabupaten/kota yang terdampak.

“Kami akan memperketat pengawasan keluar masuk sapi, baik antar provinsi maupun antar daerah di Jatim yang memiliki kasus PMK,” ujar Adhy Karyono kemarin.

Untuk memerangi lonjakan kasus, Pemprov Jatim menggencarkan pengobatan terhadap hewan ternak yang sakit dan vaksinasi bagi hewan yang belum terpapar. Selain itu, koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian (Kementan) juga dilakukan untuk mempercepat penanganan kasus PMK.

Untuk menekan penyebaran, pihak Dinas Peternakan telah mengintensifkan pengaturan lalu lintas ternak, biosekuriti, serta penyemprotan disinfektan di pasar pasar ternak.

“Kami terus berupaya melakukan pengendalian lalu lintas ternak sebagai langkah pencegahan penularan massal, terutama untuk hewan yang keluar masuk Jatim,” tambah Adhy.

Berdasarkan data Disnak Jatim, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)  periode November hingga Desember 2024 mencatat sebanyak 6.072 kasus PMK, dengan angka kematian mencapai 282 ekor sapi. Nang