”Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses-proses perencanaan yang bottom up. Lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026,” jelas Abdillah Nasih.
Selama 2025, lanjut dia, banyak PR (pekerjaan rumah) yang bisa di-push untuk diselesaikan pada 2026. Perlu dibuat daftar prioritas. Apa saja PR-PR itu. Misalnya, terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
”Jangan sampai perda yang digedok pada 18 Desember 2024 itu, tidak dapat diaplikasikan,” tegas Nasih.
Begitu pula program Satu Desa Satu Duta Wisata. Jangan hanya menjadi jargon. Harus muncul dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sidoarjo harus punya perhatian khusus pada pariwisata. Apalagi, ada upaya memaksimalkan potensi wisata untuk sarana outdoor learning (ODL) siswa sekolah.
”Ke depan, bagaimana APBD terkait RKPD 2026, juga ada push di titik berat sektor pariwista,” tambahnya.
Abdillah Nasih mengajak masyarakat Kabupaten Sidoarjo tidak lagi punya mindset bahwa Sidoarjo adalah kota penyangga. Itu menimbulkan kesan inferior. Kabupaten Sidoarjo punya kemampuan untuk menjadi kota internasional. Seperti Kota Singapura di Singapura dan Kota Damaskus di Suriah.
”Sidoarjo sangat memungkinkan bisa sejajar dengan kota-kota di negara lain,” seru Abdillah Nasih.
Dia berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan APBD dalam melaksanakan pembangunan. Sudah waktunya melirik kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan menjalin kemitraan, banyak PR-PR pembangunan yang bisa diselesaikan. Pendekatan pembangunan lebih berorientasi pada cooperation, collaboration, and participation (CCP).
”DPRD akan terus men-support selama itu memang untuk rakyat dan kemajuan Sidoarjo,” tegas Abdillah Nasih.
