SURABAYA KANALINDONESIA.COM: Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim menilai adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah diputuskan dan dirumuskan dengan baik. Justru hal tersebut dikatakan sebagai subsidi silang untuk menyentuh program masyarakat mulai tahun 2025 ini.

Halim menyebut kalau efisiensi anggaran dipaksa untuk tidak dilakukan, maka korbannya adalah banyak program bakal tak bisa diwujudkan yang masuk dalam visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kita tahu bahwa visi dan misi Presiden Prabowo betul-betul menyentuh masyarakat secraa fundamen, dan jika efisiensi anggaran tak dilakukan ya tidak akan tersentuh program-program itu ke masyarakat,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Meski demikian, pihaknya juga mengaku ikut khawatir jika efisiensi anggaran ikut mengganggu program-program pembangunan di Jatim. “Kami kemarin di rapat konsultasi di forum rapat Banggar (Badan Anggaran) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) rupanya masih menghitung dan tahap pencermatan,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Karenanya, Komisi D bidang pembangunan ini berharap pembangunan yang menjadi objek strategis di Jatim tak ikut dipangkas. “Kami berharap tidak selerti JLS (Jalur Lintas Selatan) yang memang sudah hampir 15 tahun belum terkoneksi dengan baik ini, semoga tidak ikut dipangkas. Karena itu juga program kolaborasi dengan pemerintah pusat,” papar Halim.

Hal lainnya, yakni perbaikan jalan-jalan nasional yang memang menjadi kebutuhan vital di masyarakat. Apalagi sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadhan, kemudian arus mudik dan balik Lebaran. “Mudah-mudahan ini menjadi dukungan agar jalanan di Jatim menjelang Lebaran tidak ikut kena efisiensi,” harapnya.

Komisi D juga ikut mencermati kalau dalam hearing di Komisi V dan Kementerian PUPR banyak program-program yang padat karya juga terkena efisiensi anggaran. Seperti PISEW (Pengembangan Infstruktur Sosial Ekonomi Wilayah), program sanitasi hingga tata guna air irigasi.

“Program PISEW, sanitasi, tata guna air irigasi Intubyg smeua diefisiensi. Komisi V DPR RI sudah menyampaikan itu dan itu memang realitas di lapangan,” sebut Abdul Halim dari Dapil Madura.

Karena itu, DPRD Jatim menunggu keputusan TAPD untuk mencermati APBD Pemprov Jatim 2025. Termasuk aliran dana transfer sebesar Rp 1,9 triliun juga dana earmark (DAU) Rp 1,3 triliun masih dalam tahap pemetaan.

“Kalau memang terkena efisiensi, ya otomatis menyesuaikan semuanya. Mekanismeny dengan pembahasan dan pengesahan di P-APBD 2025 yang pastinya akan mendahului, antara Maret atau April besok ini,” tandasnya. Nang