Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menuntut pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang tahun 2024. Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut.
Partai Buruh dan KSPI berpendapat Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian harus bekerja secara maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan ribu buruh bahkan ratusan ribu buruh. Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti.
“Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” tegas Said Iqbal.
Sebagai informasi tambahan, Partai Buruh dan KSPI telah menerima laporan dari anggotanya bahwa industri pabrikan mobil truk dan dump truk juga menghadapi tekanan dengan membanjirnya mobil-mobil truk dan dump truk yang langsung diimpor dari China secara CKD (completely knocked down).
Ekspor mobil truk dari China ini telah mengancam pabrik-pabrik mobil truk yang ada di Indonesia yang sudah beroperasi puluhan tahun, sehingga berpotensi mengurangi karyawannya atau akan terjadi PHK besar-besaran di sektor industri otomotif, khususnya di industri mobil truk dan dump truk.
Pabrikan mobil truk dan dump truk yang diproduksi oleh pabrik di Indonesia seperti PT Toyota, PT Mitsubishi, PT Hino Motors, PT Isuzu, dan pabrikan lainnya jelas dirugikan oleh kebijakan keempat menteri tersebut, yang berpotensi menyebabkan PHK besar-besaran di pabrik otomotif truk. Karena impor truk dari China tidak membutuhkan pabrik dan tidak ada ribuan karyawan yang bekerja di dalamnya.
Mobil-mobil impor truk dan dump truk yang diimpor dari China ini langsung dikirim dari China ke daerah-daerah pertambangan besar yang membutuhkan, seperti Morowali, Morowali Utara, Konawe, dan daerah Indonesia Timur lainnya. Kebijakan impor ugal-ugalan dari para menteri ini, yaitu Menko Perekonomian, Menaker, Menteri Perindustrian, dan khususnya Menteri Perdagangan melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2023, membahayakan industri nasional dan mengancam PHK besar-besaran ratusan ribu orang buruh.
Partai Buruh dan KSPI memohon dengan tegas kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor ugal-ugalan dan liberalisasi importir di sektor industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik elektrik, dan otomotif truk serta dump truk yang akan mematikan industri nasional dan menyebabkan ancaman PHK besar-besaran.
Bila keempat menteri tersebut tidak sanggup membangun industri nasional dan melindungi buruh dari ancaman PHK besar-besaran, maka sebaiknya diganti dan di-reshuffle sebelum ratusan ribu buruh benar-benar mengalami PHK akibat pabrik yang ada di Indonesia relokasi kembali ke negara asalnya atau negara lainnya.
Disampaikan Said Iqbal, Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia sebelum memasuki bulan Ramadhan untuk meminta pemerintah melindungi buruh dari ancaman PHK besar-besaran dan membangun industri nasional yang kuat.(Agus Irawan).
