MALANG, KANALINDONESIA.COM: Pakar Hukum dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Prija Djatmika mendorong agar proses penegakan hukum terhadap kasus penembakan yang dilakukan dua oknum anggota TNI kepada tiga polisi di Lampung, harus akuntabel dan transparan.

“Saya hanya menyarankan dan mendorong agar proses penyidikan kasus ini harus diberikan sangsi tegas, transparan dan ada efek jera untuk oknum TNI, agar tidak terulang lagi, ” ujarnya, Rabu (19/03).

Jika dilihat saat ini tindakan dari pimpinan TNI dan Polisi sudah sangat bagus dan ketat, bagaimana penanganan kasus ini menurutnya sangat transparan dan kasus diselesaikan secara hukum.

Dalam kasus di lampung ini, oknum TNI yang diduga membacking judi sabung ayam itu jelas salah. Tapi kok sangat di sayangkan sampai menggunakan senjata untuk penyelesaian perkara. Mestinya dibiarkan saja polisi meneggakkan hukum.

“Disini perlunya sosialisasi ke dalam agar oknum TNI wajib menerima sangsi etik dan sangsi hukum tegas apabila melakukan pendekengan terhadap kejahatan-kejahatan,” terangnya.

Menurutnya jika membahas kasus ini sebenarnya oknum TNI yang membecking tindak kejahatan apapun harus ditindak tegas karena peluang mereka memang sangat mungkin karena mereka punya kekuasaan, pengaruh dan senjata. Sehingga orang-orang sipil percaya ketika memiliki backingan oknum polisi atau tni apa yang dilakukan akan aman.

“Maka dari itu dari kasus ini harus ada pemberantasan dan penindakan secara tegas pada oknum TNI yang membackingi tindakan kejahatan,” tegasnya.

Menurutnya ini jadi entry point untuk membersihkan praktek-praktek pembackingan praktik kejahatan yang dilakukan oknum TNI maupun oknum Polri.

Selain itu, diceritakan dulu kemitraan Polisi-TNI ini bagus. Oleh sebab itu, hubungan baik ini harus dibina lagi, berarti ada dugaan kesenjangan hubungan antara TNI dengan Polri. Sama-sama aparat itu sinergi adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan.

Semoga dengan kasus ini, oknum TNI yang biasa mendekengi kejahatan-kejahatan ini tidak lagi mengulang perbuatannya atau cekcok dengan polisi.

“Tapi kondisi ini mohon tidak menyebabkan polisi takut untuk grogi meneggakan hukum. Karena semua orang sama didepan hukum, siapapun yang melakukan pendekengan atau menyahgunakan kewenangannya harus diberantas apapun resikonya,” ucapnya.

Dikatakan pula jika kejadian ini memang resiko pekerjaan polisi. Tapi diharapkan jangan menyebabkan mereka takut untuk melakukan penegakan hukum walau harus berhadapan dengan oknum TNI.

“Ini juga menjadi intropeksi bagi polisi untuk menagani hukum secara tegas, lurus dan tidak menyalahgubakan kekuasaanya juga,” ungkapnya.

Semoga ini menjadi momen untuk melakukan penataan polisi dan TNI untuk mental anggotanya agar berjalan sesuai koridor yang tidak bertentangan dengan hukum.(Bowo)