CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Warga Desa Mandala dan Sindang Mekar, Kabupaten Cirebon, menyampaikan berbagai aspirasi dalam Reses II Tahun Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Desa Mandala, Jumat (7/3/2025).

Mereka berharap adanya perbaikan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan koperasi desa.

Kuwu Mandala, Rodia, mengungkapkan bahwa Desa Sindang Mekar sebelumnya mengajukan permintaan pengaspalan halaman desa dari perbatasan Kuningan. Meskipun belum terealisasi sepenuhnya, ada pengurangan anggaran dari Rp1,32 miliar menjadi Rp50 juta untuk pembangunan senderan sepanjang 200 meter.

Selain itu, Rodia juga menyoroti program ketahanan pangan, khususnya di sektor peternakan dan perikanan. Ia berencana meluncurkan program pertanian di lahan seluas 4 hektare di Desa Mandala.

Namun, ia menekankan perlunya pendanaan untuk pengembangan koperasi desa (Kopdes), mengingat BumDes yang sudah ada hanya bisa dibiayai dari dana desa.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat Ratnawati menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat telah menganggarkan Rp1 triliun untuk ketahanan pangan.

Namun, menurutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak menyetujui penggunaan dana tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa pemotongan anggaran provinsi, termasuk untuk dinas dan kegiatan seremonial, disebabkan oleh kehilangan pendapatan sekitar Rp6 triliun dari pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Kuwu Iskandar dari Desa Sindang Mekar mengajukan beberapa permohonan, di antaranya rehabilitasi SD 2 Sindang Mekar, perbaikan jalan kabupaten yang sudah rusak dari SMP Sindang 1, serta bantuan 200 batang paralon berukuran 2,5 inci untuk kebutuhan air minum warga di Blok 5.

Iskandar juga menyampaikan rencana pengembangan wisata di wilayah timur desanya, namun terkendala oleh belum adanya jembatan di Dusun 1. Ia meminta bantuan untuk pembangunan jembatan agar akses menuju lokasi wisata lebih mudah.

Menanggapi aspirasi warga, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa dari Babakan Ciwaringin, berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan perbaikan jalan.

Ia juga menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi agar Surat Keputusan (SK) proyek pembangunan dapat segera diterima.

Reses ini menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mendesak di desanya, dengan harapan dapat segera direalisasikan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Cirebon.