SURABAYA KANALINDONESIA.COM – kebijakan Presiden AS Donald Trump, yang memicu perang dagang seperti perlu diwaspadai juga oleh Jawa Timur, salah satunya pada sektor industri dan dampak munculnya PHK.Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf yang dikonfirmasi terkait dampak yang bisa saja berimbas di Jatim mengatakan, meski kebijakan tersebut bersifat nasional, namun bisa juga dirasakan oleh para pelaku usaha di level regional.
Tidak hanya memprediksi Musyafak mengaku akan mencari solusi bersama stakeholder di Jatim, salah satunya pengusaha.
“Kebijakan ini memang dari pusat, tapi untuk Jawa Timur sendiri, kami akan mengundang para pengusaha untuk mendengar langsung seperti apa dampaknya di lapangan. Mereka yang paling merasakan,” ujar Musyafak saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (9/4/2025).
Politisi PKB ini bahkan sedang menyiapkan tanggal menjadwalkan pertemuan dengan para pelaku usaha di Jawa Timur. Bab penting yang akan dibahas adalah mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang bisa terjadi akibat gejolak ekonomi global.Agenda ini menjadi krusial mengingat sebentar lagi akan memasuki Hari Buruh pada Mei nanti. “Kalau tuntutan kenaikan UMR tidak bisa dipenuhi perusahaan, dan terjadi demo besar-besaran, bisa saja perusahaan itu tutup atau gulung tikar. Ini bahaya,” tegasnya.
Menyinggung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang membuka kran impor sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional, pria asli Surabaya ini mengaku mendukung menghindari ketergantungan terhadap dolar AS, dengan mendorong sistem pembayaran alternatif dan menjajaki kerja sama dengan negara-negara mitra non-dollar. “Kita bisa memanfaatkan bentuk pembayaran lain. Negara-negara seperti Tiongkok atau tetangga kita juga punya sumber daya yang bisa diakses tanpa terlalu tergantung pada dolar,” jelasnya.
Menurut Musyafak, langkah antisipatif ini penting untuk menjaga stabilitas industri dan ketenagakerjaan di Jawa Timur, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. Nang
